Vonis Sudah Turun tapi Kursi di DPRD Belum Diganti, Ini Sikap Ketua DPC PDIP Bekasi Soal Soleman

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI – Suasana politik di Kabupaten Bekasi kembali jadi sorotan. Di tengah rutinitas rapat dan geliat jelang pembahasan APBD, kursi anggota DPRD Kabupaten Bekasi atas nama Soleman masih kosong secara moral.

Ia telah divonis bersalah dalam kasus gratifikasi, namun hingga kini belum juga dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Di ruang publik, pertanyaan pun muncul: mengapa proses penggantian itu tak kunjung berjalan?

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang, tak menutup mata. Ia mengaku sudah mendorong agar mekanisme PAW segera dijalankan, termasuk menyiapkan seluruh berkas administrasi yang diperlukan.

Baca juga: Akhirnya, Polisi Tangkap “Bjorka”, Si Hacker Pencuri dan Jual Data Nasabah Bank

Baca juga: Aksi Nikita Mirzani Joget Caesar dan Ketawa Ketiwi saat Sidang Kasus Pemerasan

Baca juga: Dinkes Bekasi Tegaskan MBG Tidak Wajib, Orang Tua dan Murid Boleh Menolak

“Kalau saya sih enggak ada persoalan, enggak ada masalah,” ujar Ade saat dikonfirmasi TribunBekasi.com, Sabtu (4/10/2025).

“Saya sudah mediasi dengan Ketua DPD dan DPP PDI Perjuangan juga, bahwa ini harus segera diganti, harus segera dilaksanakan PAW,” sambungnya dengan nada tegas.

Namun, langkah itu ternyata belum bisa dilakukan sepenuhnya.

Ade menjelaskan, proses hukum Soleman belum berkekuatan tetap (inkrah), sehingga secara administratif belum bisa dilakukan penggantian.

“Tujuannya, ketika nanti inkrah putusan sidang Soleman, langsung ada gantinya. Ya seharusnya begitu,” katanya.

Menurut Ade, pihaknya sudah menyiapkan nama pengganti agar tak terjadi kekosongan terlalu lama.

“Ini lagi proses, dan saya salah satu yang menggagas agar segera diisi, karena sudah terlalu lama juga,” ujarnya.

Dirombak Sementara

Kekosongan kursi itu membuat fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Bekasi melakukan perombakan struktur sementara.

Ade menyebut Usup Supriatna didorong menggantikan posisi Soleman sebagai Wakil Ketua DPRD sekaligus mengisi kursi di Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus).

Sedangkan Nyumarno diarahkan ke Komisi III, komisi yang menangani bidang pembangunan dan infrastruktur.

“Kenapa dia saya arahkan ke Komisi III? Karena itu berkaitan dengan pembangunan, infrastruktur, dan sebagainya. Mungkin dia bisa nanti memberikan dorongan kepada kawan-kawan legislatif lain untuk memperjuangkan hak-hak rakyat,” jelas Ade.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, divonis dua tahun penjara atas perkara penerimaan gratifikasi.

Ia dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Namun, kasusnya belum berakhir di situ. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan banding ke Pengadilan Tipikor Bandung.

Hasilnya, vonis diperberat menjadi tiga tahun penjara.

Tak terima dengan keputusan itu, pihak Soleman kini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan harapan hukumannya dikurangi.Publik Menunggu Kepastian

Situasi ini membuat masyarakat dan kalangan politik Bekasi terus menunggu kepastian.

Selama proses hukum berjalan, kursi yang ditinggalkan Soleman tetap menjadi bagian dari dinamika politik di DPRD Bekasi.

“Yang jelas, kami ingin mekanisme dijalankan sesuai aturan partai dan hukum. Kalau sudah inkrah, baru bisa dilakukan PAW,” tutup Ade.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp