Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustafa Blak-blakan Soal Alih Fungsi Lahan

Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI -- Perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sangat pesat. Terlebih ketika menjadi daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.

Adanya kawasan industri tentu tumbuh pesat kawasan permukiman hingga area komersil yang membuat lahan pertanian di Kabupaten Bekasi tergerus.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa menyampaikan perhatian DPRD terkait hal tersebut. Ia menyebutkan alih fungsi lahan ini menjadi fokus utamanya, karena imbas hal itu membuat banyaknya daerah Kabupaten Bekasi terdampak banjir hingga menyusutnya lahan pertanian.

Berikut wawancara Jurnalis Tribun Bekasi (Warta Kota Network) Muhammad Azzam:

Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi?

Pengawasan sudah menjadi salah satu tugas DPRD, selain legislasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan juga budgeting. Kita komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bupati, wakil bupati cukup bagus.

Misal karena kita mewakili masyarakat menerima keluhan masyarakat ya dinas kita panggil buat jelaskan begini dan begitu untuk klarifikasi gitu.

Jadi Insyaallah jalannya pengawasan kepada pemerintahan cukup baik dan bagus ya.

Keaktifan anggota dewan ini luar biasa ya, mohon maaf nih ya OPD agak ketar ketir juga karena tiap minggu bisa 2 kali, karena setiap ada masalah apa kita panggil dinasnya. Baik kepala dinasnya sekdisnya atau kabidnya terkait malsaha apa ya kita panggil.

Kami berharap masyarakat dengan aktifnya kami seperti ini merasa terwakili apa yang disuarakan oleh mereka kan ya kita dengarkan dan kita segera follow up untuk mencari solusi paling baik.

2. Apa perda yang telah dibahas dan telah disahkan?

Kita sudah ada beberapa perda ya, yang sudah kita bahas di pansus, ada juga yang sudah diparipurnakan. Diantaranya Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perda tentang Damkar, dan insentif, itu sudah selesai dan sedang komunikasi provinsi untuk menjadi suatu peraturan daerah.

Dan yang sedang kita selesaikan yakni kita mau ada paripurna tentang Perda
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kemudian pansus untuk sistem perencanaan pembanguna atau data desa presisi.

3. Terkait Perda LP2B seperti apa?