Okupansi Turun hingga 30 Persen, Pebisnis Hotel di Bekasi Desak Solusi dari Menkeu Purbaya

Ringkasan Berita:

• Okupansi hotel di Bekasi turun menjadi 30–40 persen akibat perlambatan ekonomi.
• PHRI Bekasi meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam penyusunan kebijakan.
• Pelaku usaha berharap Menkeu Purbaya menghadirkan solusi pemulihan ekonomi.

 
TRIBUNBEKASI.COM, RAWALUMBU – Pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Bekasi tengah menghadapi tekanan berat pada Kamis (20/11/2025).

Perlambatan ekonomi membuat tingkat okupansi hotel anjlok hingga berada di kisaran 30–40 persen, jauh dari kondisi normal.

Situasi ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Cabang perdana PHRI Kota Bekasi yang digelar di Merapi Merbabu Hotel, Rawalumbu.

Baca juga: Dosen Untag Tewas Tanpa Busana di Hotel, Keluarga Mengaku Janggal, Pertanyakan Peran AKBP B

Baca juga: Bestari Barus Tegaskan PSI Ogah Terima Budi Arie Jika Niat Bergabung, Ini Alasannya

Baca juga: Kemenkeu Buka Rekrutmen CPNS 2026, Ada Formasi SMA untuk 300 Orang

Para pelaku industri menyebut tantangan yang mereka hadapi bukan hanya soal sepinya kunjungan, tetapi juga efek berantai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

General Manager Hotel Grand Caman Jatibening, Riza Bayu Aji, mengatakan jumlah agenda kementerian yang biasanya menjadi sumber pendapatan utama kini merosot tajam.

“Dulu satu kementerian bisa punya 24 agenda dalam setahun. Sekarang hanya 2 sampai 5 agenda. Pendapatan turun jauh,” ucap Riza.

Riza menilai tekanan ekonomi kali ini memang tidak separah masa pandemi, namun tetap berdampak signifikan.

“Terkini, pebisnis hotel dan restoran harus lebih waspada. Kondisi ekonomi memaksa kami menyusun strategi ekstra,” katanya.

Ketua PHRI Kota Bekasi, Yogi Kurniawan, menegaskan pentingnya konsolidasi menghadapi situasi sulit.

“Rakercab ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga evaluasi dan perencanaan. Kami ingin program kerja lebih sinergis dan mampu menjawab tantangan industri,” ujarnya.

Yogi juga meminta pemerintah, baik daerah maupun pusat, agar melibatkan pelaku industri dalam perumusan kebijakan.

Ia menilai kebijakan efisiensi berdampak langsung pada banyak sektor pendukung.

“Bukan hanya hotel yang kena imbas. Rantai pasok ikut terpukul, seperti pemasok sayuran, transportasi, dan UMKM jajanan pasar. Semua terdampak,” katanya.

Melalui rakercab ini, PHRI Bekasi berharap dapat membangun sinergi yang lebih kuat demi pemulihan industri pada tahun 2026.

“Kami berharap pemerintah lebih rutin melibatkan kami dalam penyusunan kebijakan. Tapi kami percaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mampu memberikan solusi terbaik,” pungkasnya.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News