Isu Pergantian Kapolri

Beredar Kabar Pekan Depan Kapolri Diganti, Ada Dua Jenderal Bintang 3 Masuk Bursa, Begini Kata Dasco

Info di kalangan wartawan menyebut diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

Editor: Dedy
tangkapan layar
KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT --- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI untuk membahas kematian Brigadir Yosua Hutabarat pada Rabu (24/8/2022) sekira pukul 10.00 WIB. Isu pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo makin berhembus kencang. Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang disebut-sebut sebagai pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dikirim Istana ke parlemen. (FOTO DOKUMENTASI)  

Nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

“Begitu juga nama-nama yang menyebar. Katanya ada inisial D, ada inisial S. Kita nggak ngerti juga itu siapa kan. Jadi, apakah memang itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kita nggak ngerti,” ucapnya.

Karena itu, ia menekankan hingga kini DPR belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut. 

“Jadi, intinya kita belum dapat validasi soal ini. Tapi sekali lagi itu kewenangannya presiden,” kata Nasir.

BERITA VIDEO : PRABOWO BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA AFFAN OJOL YANG TERLINDAS MOBIL RANTIS BRIMOB

Muncul sejumlah nama

Sedikitnya empat jenderal bintang tiga Polri diisukan masuk dalam bursa calon Kapolri.

Ada Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri), Komjen Suyudi Ario Seto (Kepala BNN), Komjen Syahardiantono (Kabareskrim), dan Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho (penugasan non-struktur/Sekjen KKP).

Keempat Perwira Tinggi Polri ini memiliki rekam jejak dan keahliannya masing-masing.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan calon Kapolri yang baru harus berkomitmen penuh menjalankan Reformasi Polri.

ISESS merupakan sebuah lembaga kajian yang fokus pada isu-isu keamanan dan strategi, khususnya di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Khairul Fahmi.

"Dengan struktur yang dibangun berdasar UU hegemonik memaksa Polri untuk tunduk pada kekuasaan, memang tidak ada jaminan bagi siapapun Kapolri yang dipilih Presiden tidak terjebak tarik ulur kepentingan kekuasaan," ucap Bambang saat dihubungi, Sabtu (13/9/2025).

Menurutnya, pergantian Kapolri bukan lagi soal siapa sosoknya.

Namun, soal sosok yang ingin melakukan reformasi Polri dengan sebenar-benarnya.

"Yang dibutuhkan bukan hanya mengganti Kapolri tetapi membangun sistem agar Polri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat kalau tidak dibangun sistem yg baik, siapapun Kapolrinya sangat besar potensinya untuk mempertahankan status quo dan zona nyaman," ungkap Bambang.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved