Kasus Korupsi Haji Bikin Resah Warga NU, Minta KPK Jangan Bikin Drama, Segera Tetapkan Tersangka

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA – Suara keresahan mulai terdengar dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

A’wan PBNU 2022–2027 KH Abdul Muhaimin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka agar polemik ini tidak berlarut-larut.

Menurutnya, para kiai sepuh hingga warga NU di akar rumput mulai merasa gelisah karena lambatnya kejelasan kasus ini.

“Kita mendukung dan patuh pada penegakan hukum. Segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang membuat resah internal NU, khususnya warga,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Baca juga: Penyanyi Leony Vitria Syok! Balik Nama Rumah Orang Tua Kena Pajak Puluhan Juta

Baca juga: Prajurit TNI Aktif Kopda FH Terlibat Kasus Tewasnya Kacab Bank BUMN, ini Perannya

Desakan NU ke KPK

Muhaimin menilai, bila tersangka tidak segera diumumkan, hal itu justru bisa merusak reputasi NU secara kelembagaan.

Padahal, kata dia, dugaan korupsi haji dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kebesaran NU untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Aktivis GP Ansor tiga periode ini juga mengingatkan KPK agar menghormati ulama dan warga NU yang tidak tahu-menahu soal dugaan kasus kuota tambahan haji.

“Di PBNU itu ada ratusan kiai yang murni berkhidmat untuk NU. Di bawah, ada ribuan ulama, ustaz, dan alumni pesantren yang bertugas menghidupkan agama dan menggerakkan kemaslahatan,” jelasnya.

Warga NU Terbelah

Muhaimin menyadari, di lapangan sudah muncul pro-kontra. Media sosial dipenuhi perang narasi antara mereka yang mendukung penegakan hukum KPK dan mereka yang membela para terduga.

Semua itu, katanya, dipicu ketidakjelasan penetapan tersangka. Akibatnya, muncul praduga dan spekulasi liar di tengah masyarakat, termasuk pembelaan emosional terhadap pihak yang diduga terlibat.

“Kepada KPK segera tetapkan tersangka, jangan dibikin serial drama. Siapa pun yang terlibat segera dibuka terang benderang, meski melibatkan pemimpin tertinggi PBNU sekalipun,” tegasnya.

Menurutnya, sepanjang proses hukum dilakukan sesuai aturan dengan bukti akurat, para kiai sepuh dan warga NU pasti mendukung langkah KPK.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp