Pasukan Ojol akan Demo di Istana dan DPR, Usung 7 Tuntutan dan Bakal Matikan Aplikasi

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (17/9/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

Aksi tersebut akan berlangsung di tiga titik utama, yakni Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR RI.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan perusahaan aplikator transportasi daring ketimbang pengemudi.

Pada Rabu besok, saat demo berlangsung di DPR, sebagian besar pengemudi ojol, driver mobil online, dan kurir logistik bakal mematikan aplikasi secara serentak.

Penonaktifkan aplikasi tersebut, sebagai bentuk solidaritas pengemudi ojol ketika menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.

Baca juga: Aplikasi Ojol Buatan Negara, Benarkah Lebih Menguntungkan Driver Dibanding Aplikasi Swasta?

Garda Indonesia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi alternatif pada hari aksi. 

"Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, dilansir Kompas.com.

Raden Igun Wicaksono, mengimbau agar masyarakat Jakarta menyiapkan moda transportasi alternatif. Menurutnya, aksi mematikan aplikasi menjadi bentuk solidaritas 

Aksi yang diberi nama Aksi 179 ini juga disebut diikuti oleh sejumlah aliansi mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). 

Aksi dilakukan tepat pada Hari Perhubungan Nasional. 

"Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," kata Igun dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

Igun menilai, selama menjabat, Menteri Perhubungan lebih banyak mendukung kebijakan yang menguntungkan aplikator, alih-alih berpihak pada kesejahteraan para pengemudi.

"Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi "vendor driven policy" di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online," ujar Igun.

Aksi yang diberi nama Aksi 179 ini juga disebut diikuti oleh sejumlah aliansi mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Dalam pernyataan resmi, Garda Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaitu: