KPK Telusuri Dugaan Kejanggalan Lahan Whoosh, Negara Dipaksa Beli Tanah Miliknya Sendiri

Ringkasan Berita:

• KPK mendalami dugaan tanah negara dijual kembali dalam pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Whoosh.
• Penyidik memeriksa banyak pihak dan menyoroti indikasi markup dalam pembebasan lahan.
• Hingga Senin (17/11/2025), kasus masih tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang diumumkan.

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Suasana di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/11/2025), kembali menghangat setelah lembaga antirasuah itu mengonfirmasi tengah menelisik dugaan praktik janggal dalam pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Whoosh.

Penyelidik menaruh perhatian pada dugaan absurditas: negara dipaksa membeli tanah yang sejatinya sudah menjadi aset negara sendiri.

Dalam keterangannya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya fokus pada alur pembebasan lahan, bukan pada operasional kereta cepat.

“Jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali dalam proses pengadaan lahan,” ujar Budi.

Baca juga: Detik-Detik Hiace Ditumpangi 11 Wisatawan China Tabrak Pohon hingga Masuk Jurang di Gitgit Denpasar

Baca juga: Siswa SMAN 6 Medan Histeris Temukan Cacing Saat Buka Makanan di MBG

Baca juga: Polisi Temukan Isi Buku Catatan Pelaku Ledakan SMAN 72, Ungkap Keluhan Kesepian dan Tak Punya Teman

Ia menyebut salah satu modus yang didalami yakni pengkondisian agar tanah negara masuk kembali dalam transaksi pengadaan lahan.

“Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara,” jelasnya.

Selain itu, tim penyelidik juga menelusuri dugaan penggelembungan harga dalam proses pembebasan lahan.

Sebelumnya, indikasi awal praktik tersebut diungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Senin (10/11/2025).

“Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah proyek negara ya harusnya tidak bayar,” kata Asep.

Konteks proyek ini memang besar. Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang menelan investasi USD 7,27 miliar. Skema pembiayaannya dilakukan B2B antara BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok, tanpa dana APBN langsung.

Namun pembengkakan biaya, utang BUMN yang menumpuk, hingga kritik sejumlah tokoh, kembali menyeret proyek ini dalam sorotan publik.

Hingga Senin (17/11/2025), penyelidikan masih bergulir. Banyak pihak telah dimintai keterangan, meski KPK belum mau membeberkan nama.

“Tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun berkaitan dengan proses-proses pengadaan lahan,” ujar Budi.

Ia memastikan proses masih pada tahapan pengumpulan bahan keterangan sebelum ditentukan apakah perkara ini layak naik ke penyidikan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak di luar KPK yang disebut mengetahui proses pengadaan lahan belum memberikan tanggapan resmi. Tribunnews akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News