Mahasiswa Desak Pemkab dan DPRD Karawang Jangan Membantah Soal Data Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Karawang (PMII Karawang) meminta Pemkab Karawang dan DPRD Karawang tidak lagi membantah data tentang kemiskinan ekstrem.

"Pemkab Karawang jangan membantah data kemiskinan yang di rilis BPS melalaui Wakil Presiden dan Kemendagri," kata Ketua PC PMII Karawang, Riri Reza Anshori, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Laporcovid-19 Imbau Vaksin Dosis Ketiga untuk Guru Dialihkan buat Masyarakat Rentan Belum Vaksin

Menurut Reza, Pemkab Karawang dan DPRD Karawang tinggal kawal program pemerintah pusat yang langsung turun ke masyarakat baik program dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Desa.

Ia juga melihat Karawang saat ini sangat miris, padahal kabupaten ini memiliki julukan sebagai lumbung industri dan padi tapi malah mengalami kemiskinan ekstrem.

"Masyarakat yang kurang mampu itu harus menjadi perhatian serius karena miris sekali rasanya disisi percepatan pembangunan industri dan lain sebagainya namun malah meninggalkan persoalan kesenjangan sosial," katanya.

Lebih lanjut, ia juga meminta Pemkab Karawang agar hadir memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah daerah harusnya jangan lagi seolah-olah merasa bingung untuk menyikapi persoalan angka kemiskinan di Karawang.

Baca juga: WASPADA Wilayah Cikarang Utara Rawan Begal, Kurir Ekspedisi Dibacok Membabibuta, Lengan Nyaris Putus

"Tinggal, khususnya bupati mau tegas atau tidak dalam urusan program-program yang sudah berjalan untuk memastikan angka pencapaian dan kebermanfaatan program di masyarakat," terang dia.

Untuk itu, dikatakan Reza, jika kebijakan harus berbasis anggaran maka langkah akslerasi anggaran harus dilakukan pada setiap Desa yang terdampak, dengan menegaskan kembali program-program yang sudah berjalan seperti pelatihan, program bantuan Kewirausahaan dan lain sebagainya. Hal itu semua harus dipolarisasi agar kebermanfaatannya bisa terukur dan terarah.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengumpulkan 25 kepala desa di Galeri Budaya Pemkab Karawang, pada Jumat (1/10/2021).

Para kepala desa itu dikumpulkan menyusul wilayah Kabupaten Karawang masuk lima besar se-Jawa Barat terkait kemiskinan ekstream. Titik kemiskinan ekstream itu terbesar di 25 desa di wilayah Karawang.

"Jadi hari ini kita kumpulkan para kepala desa untuk melakukan validasi data dan pencocokan data mengenai Karawang masuk penduduk miskin ekstream," kata Cellica, pada Jumat (1/10/2021).

Menurut Cellica, pihaknya akan lebih dulu melakukan sinkronisasi dan validasi terkait data kemiskinan yang ada di 25 desa itu.

Baca juga: Demi Lindungi Ribuan Tenaga Kerja, Anggota Wantimpres Harap Cukai SKT Tak Naik

Dia juga ingin mengetahui indikator-indikator terkait kemiskinan ekstream tersebut.

"Jadi aku mau tahu dulu data BPS (Badan Pusat Statistik), ini benar atau bener 4 sekian koma sekian persen warga Karawang masuk kemiskinan ekstream," jelas dia.