Mahasiswa Desak Pemkab dan DPRD Karawang Jangan Membantah Soal Data Kemiskinan Ekstrem

Menurut dia, indikator kemiskinan ekstrem itu dilihat dari lulusan sekolah, tidak punya tempat tinggal dan lainnya.

Akan tetapi, bantuan pemerintah sebenarnya sangat banyak mulai dari BLT, bantuan beras, PKH dan lain-lain.

"Maka itu kan harus divalidasi dulu data dari pemerintah pusat. Khawatirnya ini tidak tepat sasaran juga kan, kita engga tahu," imbuh dia.

Cellica menambahkan jika benar data itu setelah hasil validasi. Tentu 25 desa ini akan menjadi perhatian khusus. Dia menyebut pada prinsipnya permasalahan kemiskinan ekstrem ini harus dibereskan.

Baca juga: Ciptakan Daerah Wisata Terintegrasi, Pemkab Karawang Bahas MoU Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan

"Intinya kita akan validasi dulu data dari pemerintah pusat itu, baru kita reposisi anggaran sebab banyak program kita juga untuk kesejahteraan sosial mulai dari UMKM, Rutilahu, program Karawang Cerdas, program Karawang sehat," katanya.

Diketahui, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan lima Kabupaten di Provinsi Jawa Barat menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Hal itu berdasarkan Badan Pusat Statistik.

Total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari lima Kabupaten di Provinsi Jawa Barat antara lain:

• Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa

• Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa

• Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa

• Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa

• Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik Karawang menyebut pihaknya tidak merinci soal kemiskinan ekstrem yang disebutkan ada di 25 desa.

Sebab, pihaknya hanya merinci data makro tidak sampai ke data mikro.

Baca juga: Pedagang Ikan Hias Sedih Pemerintah Pusat dan Daerah tak Perhatikan Nasib Mereka