Mahasiswa Desak Pemkab dan DPRD Karawang Jangan Membantah Soal Data Kemiskinan Ekstrem

"Jadi tugas kami di Karawang, hanya melakukan pendataan dan survei secara sampling di Karawang. Hasil itu kami serahkan ke Provinsi diteruskan ke pusat, jadi hasil akhir itu dari pusat," kata Budi, saat ditemui awak media di Kantor BPS Karawang, pada Senin (4/10/2021).

Baca juga: Fakhri Husaini Santai Hadapi Tudingan Sepak Bola Gajah di PON XX Papua saat Laga Aceh vs Kaltim

Budi mengungkapkan pihaknya melakukan sampling random terhadap 10.040 warga Karawang. Data warga itu berdasarkan dari data sampel buat sensus (DSBS).

Pihaknya melakukan pendataan mengenai pendapatan warga Karawang, per bulan hingga per hari.

"Dari hasil sampling itu kita serahkan ke BPS Provinsi dan diteruskan ke Pusat. Dari situ muncul data kemiskinan per provinsi dan kabupaten," imbuh dia.

Adapun kemiskinan ekstream itu diukur menggunakan 'absolute poverty measure' yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Miskin ekstream didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstream- setara dengan USD 1,9 PPP (pendapatan per kapita) atau Rp 11.941,1.

Skema perhitungan itu berdasarkan dari Word Bank atau Bank Dunia. Dari situ didapatkan tingkat kemiskinan ekstream tahun 2021 sebesar 4 persen di tingkat nasional.

"Untuk data akhir itu pemerintah pusat atau BPS Pusat," ucapnya.

Berdasarkan data BPS kemiskinan ekstream di Provinsi Jawa Barat paling tertinggi dengan 1.785,6 atau 3,6 persen dari total jumlah penduduk.

Kemudian Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.747,0 atau 4,4 persen dan Jawa Tengah 1.527,6 atau 4,4 persen dari total jumlah penduduk.

"Terbesar di tiga daerah itu walaupun secara persentase kecil tapi kan jumlah penduduknya banyak," imbuh dia.

Budi menegaskan pihaknya hanya mengeluarkan data secara makro saja. Untuk data mikro hingga disebutkan secara rinci 25 desa masuk kemiskinan ekstrem bukan dari BPS.

"Kami data makro, bukan dari kami yang 25 desa itu. Untuk mikro itu mungkin peranan statistik sektoral. Seperti dinas-dinas atau instansi lain," kata dia.

Angka kemiskinan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 8,26 persen selama pandemi corona.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang Budi Cahyono saat ditemui di Kantor BPS Karawang, pada Senin (4/10/2021).

Budi menyampaikan jumlah penduduk miskin atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di Karawang, Jawa Barat mengalami peningkatan hingga 8,26 persen selama pandemi Covid-19.

"Dilihat dari grafiknya, jumlah penduduk miskin di Karawang pada 2020 meningkat dibandingkan setahun sebelumnya," kata dia.

Jika dipersentasekan, penambahan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 8,26 persen.

Menurut dia, dengan jumlah penduduk miskin di Karawang yang mencapai lebih dari 195 ribu jiwa, maka penduduk miskin di Karawang menjadi yang tertinggi ketujuh di Jawa Barat.

Dari data yang ada, jumlah penduduk miskin di Karawang itu tertinggi ketujuh dari 27 kabupaten/kota, dan menyumbang 4,98 persen dari jumlah total penduduk miskin se-Jabar yang mencapai 3,92 juta per Maret 2020 lalu.

"Kenaikan jumlah penduduk miskin di masa pandemi Covid-19 itu dipicu rendahnya daya beli masyarakat," ungkap dia.

Sementara penduduk di bawah garis kemiskinan di Karawang urutan kesepuluh dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat.

Pendapatan per kapita per bulan di Karawang yakni Rp 466.152. Angka itu diatas dari GK Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 410.988. 
 
Masuk lima besar 

Kabupaten Karawang, masuk lima besar wilayah kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat.

Data yang menyebut Kabupaten Karawang kemiskinan ekstrem itu dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Kabupaten Karawang miskin ekstrem ini disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Diakui oleh Kepala BPS Karawang, Budi Cahyono data akhir yang dirilis itu merupakan data dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini BPS Pusat.

Menurutnya BPS Karawang hanya melakukan pendataan serta sampling soal data kemiskinan di wilayah Karawang.

"Jadi tugas kami di Karawang, hanya melakukan pendataan dan survei secara sampling di Karawang. Hasil itu kami serahkan ke Provinsi diteruskan ke pusat,"

"jadi hasil akhir itu dari pusat," kata Budi, saat ditemui awak media di Kantor BPS Karawang, Senin (4/10/2021).

Budi mengungkapkan pihaknya melakukan sampling random terhadap 10.040 warga Karawang.

Data warga itu berdasarkan dari data sampel buat sensus (DSBS).

Pihaknya melakukan pendataan mengenai pendapatan warga Karawang, per bulan hingga per hari.

"Dari hasil sampling itu kita serahkan ke BPS Provinsi dan diteruskan ke Pusat. Dari situ muncul data kemiskinan per provinsi dan kabupaten," imbuh dia.

Adapun kemiskinan ekstrem itu diukur menggunakan 'absolute poverty measure' yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem- setara dengan USD 1,9 PPP (pendapatan per kapita) atau Rp 11.941,1.

Skema perhitungan itu berdasarkan dari Word Bank atau Bank Dunia.

Dari situ didapatkan tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 sebesar 4 persen di tingkat nasional.

"Untuk data akhir itu pemerintah pusat atau BPS Pusat," ucapnya.

Berdasarkan data BPS kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat paling tertinggi dengan 1.785,6 atau 3,6 persen dari total jumlah penduduk.

Kemudian Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.747,0 atau 4,4 persen dan Jawa Tengah 1.527,6 atau 4,4 persen dari total jumlah penduduk.

"Terbesar di tiga daerah itu walaupun secara persentase kecil tapi kan jumlah penduduknya banyak," tandasnya.