Berita Politik
Aktivis 98 Tolak Keras Penundaan Pemilu 2024, Sebut Partai yang Dukung Bakal Dapat Karma Politik
Noel menyebut, wacana itu sudah melanggar ketentuan soal masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 dan tidak selaras dengan semangat demokrasi.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dedy
TRIBUNBEKASI.COM --- Kelompok aktivis 98 menolak keras penundaan pemilu 2024.
Mereka menilai penundaan pemilu melanggar konstitusi, anti demokrasi dan sikap otoritarian.
Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer menegaskan, sejumlah partai politik yang mendukung pemilu ditunda akan mendapat karma politik.
“Kami menilai penundaan ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya karena melanggar cita-cita reformasi. Pastinya ada syahwat dan nafsu politik yang membidani hasrat penundaan pemilu,” kata Noel berdasarkan keterangannya pada Senin (28/2/2022).
Noel mengatakan penundaan pemilu tidak dimungkinkan tanpa Amendemen Konstitusi UUD tahun 1945.
Baca juga: KPU Tetapkan Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tepat di Hari Valentine
Baca juga: Ini Penjelasan Ahli Hukum Tata Negara Soal Urgensi Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia
Sementara lanjut Noel, pasal 7 tegas menyebutkan bahwa jabatan presiden itu selama lima tahun, tidak lebih dan tidak kurang.
“Perubahan konstitusi memang dibenarkan. Tapi akan muncul pertentangan yang lebih besar, konflik dan kegaduhan baru,” ucapnya.
Noel menyebut, wacana itu sudah melanggar ketentuan soal masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 dan tidak selaras dengan semangat demokrasi.
Karena itu, Noel meminta semua elite politik agar patuh terhadap konstitusi.
BERITA VIDEO : MANTAN POLITISI KINI TEKNOKRAT
“Ikatan aktivis 98 dan Joman meminta kepada seluruh elite politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh terhadap konstitusi, UUD 1945, serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998,” ujarnya.
Noel juga meminta agar tidak lagi ada elit politik yang mendorong pemerintah melakukan penundaan pemilu. Sebab, langkah ini blunder besar bahkan Noel mengkhawatirkan adanya konflik yang bermula dari ketidakpuasan di akar rumput.
“Kami mencurigai ada elit yang ingin menjerumuskan presiden agar legacy di periode keduanya ini rusak. Keputusan PDIP yang menolak gagasan tiga periode sangat rasional dan bermoral dengan tetap konsisten menjaga kontitusi, demokrasi juga cita-cita reformasi 98,” jelasnya.
Dikutip kompas.com, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda maksimal dua tahun.
Hal tersebut diusulkannya setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
“Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan, alasan utama Pemilu ditunda untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.
(Sumber : Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri/faf)
