Kasus Brigadir J, Berikut Hasil Survei IDM, Tanggapan Pakar Komunikasi Hingga Guru Besar Ilmu Hukum

TRIBUNBEKASI.COM - Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J masih jadi sorotan publik.

Bahkan, kasus pembunuhan Brigadir J ini juga menjadi sorotan lembaga urvei Indonesia Development Monitoring (IDM).

Dimana pihak IDM sampaikan hasil jajak pendapat publik tentang kinerja Polri dalam membongkar kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo, Senin (25/7/2022).

Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring (IDM), Fahmi Hafel mengatakan pihaknya telah melakukan hasil jajak pendapat publik diantaranya.

Baca juga: Sosok Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Menyita Perhatian Iwan Fals, Ada Apa?

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Kasus Brigadir J Mirip dengan Kasus Pembunuhan Enam Anggota FPI, Ini Penjelasannya

Baca juga: Kasus Pembunuhan Brigadir J, Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo Digaris Polisi dan Stiker Bareskrim Polri

Saat ditanya pada 1.850 responden terpilih apakah tahu tentang peristiwa tewasnya Brigadir J di rumah kediaman Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

"Maka hasil survei menunjukan sebanyak 87,3 persen publik mengetahui tentang peristiwa tersebut dari media arus utama nasional (mainstream) maupun media sosial, sebanyak 12,7 persen tidak tahu," kata Fahmi.

Saat responden ditanyakan apakah Polri sebagai institusi penegak hukum sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai visi Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi, Berkeadilan), dalam kasus Brigadir J, dan sebagian besar menjawab sudah.

"Yang menjawab ya sudah presisi sebanyak 81,2 persen dan yang menyatakan belum atau tidak sesuai visi presisi Polri sebanyak 14,4 persen, sedangkan yang tidak tahu 4,4 persen," jelas Fahmi.

Survei kemudian menanyakan sejauh ini apakah penegakan hukum dijalankan kepolisian dalam kasus tewasnya Brigadir J sudah berlandaskan prinsip berkeadilan.

Hasil temuan survei responden yang menjawab sangat berkeadilan (adil merata, tidak pandang bulu) 80,4 persen.

Selain itu, yang menyatakan belum berkeadilan sebanyak 12,7 persen, sedangkan yang menjawab tidak tahu 6,9 persen.

Sebanyak 90,7 persen responden juga dukung langkah Kapolri untuk menonaktifkan Kadiv Propam, Karopaminal dan Kapolres Jakarta Selatan.

Terkait keyakinan publik terhadap kinerja Polri dalam pengusutan kasus Brigadir J dengan tuntas dan transparan, responden yang menjawab:

- Sangat yakin 30,1 persen