Perlunya Pemerintah Kendalikan BBM Subsidi, Pengamat Ekonomi Energi: Selama Ini Belum Bepat Sasaran!

TRIBUNBEKASI.COM - Sudah saatnya pemerintah harus segera mengendalikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai hal tersebut demi menghindari anggaran subsidi yang dikeluarkan Pemerintah menjadi bengkak.

"Presiden Jokowi (Joko Widodo) sendiri yang meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan. Tujuannya agar subsidi yang diberikan tepat sasaran."

"Sebab selama ini pengendalian BBM subsidi yang dilakukan belum tepat sasaran," ujar Fahmy Radhi di keterangan tertulisnya.

Baca juga: Pengamat Energi Ini Sebut Penyesuaian Harga BBM Bisa Dialihkan ke Pendidikan dan Kesehatan

Baca juga: Ini Tanggapan Luhut Hingga Jokowi Soal Isu Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Jenis Pertalite dan Solar

Baca juga: Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi Mulai Picu Kenaikan Harga Bahan Pokok

Berdasarkan data Pertamina, penggunaan Pertalite diperkirakan mencapai 28 juta kilo liter (KL).

Padahal kuotanya tahun 2022 hanya 23,05 juta KL.

Hingga Mei 2022 realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya 23 persen.

Sedangkan untuk Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota, sebesar 17,3 juta KL.

Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL.

Sampai dengan YTD Mei 2022, realiasi Solar Subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen.

Lebih lanjut, Fahmy menyampaikan keberadaan aplikasi MyPertamina juga bisa menjadi alat untuk mengawasi volume BBM subsidi.

Dia mengatakan apabila aplikasi itu memiliki kemampuan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi.

"Saat ini pertamina sudah mengeluarkan aplikasi MyPertamina. Ini bisa jadi salah satu tools untuk mengawasi," ujarnya.

Saat ini sekitar 85 persen SPBU diseluruh Indonesia telah tersedia dan terkoneksi dengan MyPertamina.

Dari sisi pengguna, MyPertamina telah diunduh sebanyak 23 juta dan tercatat pengguna aktifnya mencapai sekitar 2.5 juta user per bulannya.