Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Membengkak Rp 698 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Dampak Buruknya

Sayangnya, Sri Mulyani mengakui, konsumsi energi itu justru paling banyak dinikmati oleh rumah tangga mampu ketimbang oleh rumah tangga miskin yang berhak menerimanya.

Ia mengatakan, orang miskin hanya dapay menikmati sekitar 5 persen dari subsidi Solar dan hanya 20 persen pada subsisi Pertalite.

"Ini mengakibatkan kesenjangan yang makin tinggi di dalam masyarakat kita," kata dia.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi.

Sehingga lebih banyak dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan yang memang membutuhkan bantuan.

Bendahara Negara tersebut memastikan, upaya menciptakan subsidi yang tepat sasaran itu akan dilakukan secara simultan dengan proses kalibrasi, untuk mencapai paduan kebijakan yang optimal dalam mencapai keseimbangan antara tiga tujuan penting.

Terdiri dari tujuan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga momentum proses pemulihan ekonomi, dan langkah-langkah untuk menjaga kesehatan APBN.

"Upaya mendorong ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, secara bertahap, dan tetap mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi serta masyarakat pasca pandemi," pungkas dia.

(Kompas.com/Yohana Artha Uly)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Subsidi Berpotensi Bengkak Jadi Rp 698 Triliun, Dibebankan ke APBN 2023"