Direktur Eksekutif Energy Watch Imbau Pemerintah Alihkan Subsidi BBM ke Sektor yang Lebih Produktif

Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menyatakan, pemerintah sebaiknya kaji ulang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dan mencari solusi lain yang tidak memberatkan rakyat kecil.

Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan membuyarkan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara lebih cermat, detail, dan menyeluruh dengan memperhatikan segala aspek, terutama daya beli masyarakat.

“Kami memahami kesulitan yang saat ini dihadapi pemerintah terkait dengan menipisnya kuota BBM bersubsidi."

"Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi bukan merupakan kebijakan yang tepat. Saat ini perekonomian sedang menggeliat pulih dari dampak Covid-19."

"Jika dihantam dengan kenaikan harga BBM, maka akan jatuh kembali,” kata Hergun kepada wartawan, pada Senin (29/8/2022).

Ketua Poksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR-RI mengingatkan, biaya pemulihan ekonomi selama 3 tahun ini cukup besar.

Hal tersebut dapat dilihat dari angka defisit dan biaya bunga utang pada APBN selama 3 tahun ini.

Pada 2020 realisasi defisit APBN mencapai Rp 947,70 triliun.

Lalu, pada 2021 mencapai Rp 775,06 triliun.

Dan, pada 2022 ditargetkan sebesar Rp 840,2 triliun.

"Pembengkakan defisit mendorong peningkatan pembiayaan yang harus dibayar dengan kenaikan biaya bunga. Pada 2020 realisasi biaya bunga mencapai Rp 314,09 triliun."

"Lalu, pada 2021 meningkat menjadi Rp 343,5 triliun. Dan, pada APBN 2022 ditargetkan sebesar Rp 405,9 triliun" lanjutnya.

(Tribunnews.com/Malvyandie Haryadi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Bebani APBN, Pengamat Sarankan Anggaran Subsidi BBM Dialihkan ke Sektor Produktif"