Berita Bekasi

PSI Soroti Anggaran Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Anggota DPRD Kota Bekasi Mencapai Miliaran Rupiah

Anggaran kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPRD Kota Bekasi mencapai miliaran rupiah jadi sorotan Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Panji Baskhara
Gorontaloprov.go.id via motorplusonline.com
Ilustrasi: Anggaran kunjungan kerja ke luar negeri untuk pada anggota DPRD Kota Bekasi mencapai miliaran rupiah langsung jadi sorotan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

TRIBUNBEKASI.COM - Anggaran kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPRD Kota Bekasi jadi sorotan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi.

Diketahui, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPRD Kota Bekasi tersebut dianggarkan hingga bernilai miliaran rupiah.

Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati mengatakan, apabila anggota DPRD Kota Bekasi tak mencerminkan sebagai wakil rakyat.

Apalagi saat ini, masyarakat masih dalam situasi sulit ditengah pandemi hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Baca juga: DPRD Kota Bekasi Setujui Anggaran Rehabilitasi Ruang Sidang Paripurna Capai Rp 6 Miliar Tuai Kritik

Baca juga: Anggaran Renovasi Ruang Sidang DPRD Kota Bekasi Senilai Rp 6 Miliar Dapat Kritikan

Baca juga: Saifuddaulah Ketua DPRD Kota Bekasi Kritisi Kebijakan Jokowi Soal Kenaikan Harga BBM

"Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini," kata Tanti Herawati, Senin (26/9/2022).

Diungkapkan oleh Hera, sapaan Tanti Herawati, jika DPRD Kota Bekasi tercatat memiliki anggaran perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp 6,9 miliar.

Dana ini diperuntukkan untuk kunjungan ke Uni Emirat Arab, Australia, dan Turki di penghujung 2022 ini. 

Selain anggaran perjalanan dinas keluar negeri, Hera sebut jika anggaran dinas biaya juga memiliki nilai anggaran yang cukup besar.

Dimana dalam total seluruhnya berjumlah Rp 23, 8 miliar.

Tentunya dengan nilai anggaran yang fantastis dianggap sangat menyakiti masyarakat.

"Jika anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau untuk membantu UMKM, tentu akan jauh lebih berguna ketimbang untuk anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri," katanya.

Melihat kondisi masyarakat yang saat ini tengah dalam kesulitan setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.

Maka, pihaknya pun meminta ke DPRD Kota Bekasi untuk batalkan rencana tersebut, dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.

"Jika mereka masih berkeras untuk tetap menghambur-hamburkan uang rakyat, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan rencana ini," ucapnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved