Berita Politik
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi: Hubungan PAN dan Erick Thohir Itu Dekat dan Melekat
Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku PAN dukung Menteri BUMN Erick Thohir maju sebagai Cawapres 2024.
TRIBUNBEKASI.COM - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi ungkap sosok Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurutnya, ada salah satu keunggulan yang dimiliki Erick Thohir.
Sehingga, kata Viva Yoga Mauladi, tak salah PAN berikan dukungan untuk Erick Thohir di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Kata dia, Erick Thohir mendapatkan dukungan dari PAN untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Baca juga: Alasan Erick Thohir Inginkan Bandara Kertajati Hanya Berfokus Pada Pelayanan Penerbangan Kargo
Baca juga: Bagaimana Cara Menopang Perekonomian Indonesia saat Pandemi Covid-19 Melanda? Ini Kata Erick Thohir
Baca juga: Presiden Jokowi Disebut Telah Menyiapkan Koalisi Alternatif untuk Duet Ganjar Pranowo - Erick Thohir
Sosok Erick Thohir, jelas dia sebagai kandidat paling relevan untuk raih tiket Cawapres 2024, dari PAN.
Viva Yoga akui, Erick Thohir adalah pemimpin berintegritas yang selalu diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia.
"Erick Thohir miliki integritas pribadi yang baik, kapasitas yang futuristik, visi leadership yang kuat, dan pemikirannya sesuai platform PAN," kata Viva Yoga, Senin (5/12/2022).
Lebih lanjut, Viva Yoga menyebutkan satu persatu keunggulan Erick Thohir.
Dirinya mengatakan Erick Thohir terbukti membersihkan BUMN dari para oknum-oknum yang merugikan masyarakat dan negara.
Selain itu, rekam jejak Erick Thohir memperlihatkan berbagai kasus penyelewengan berhasil diselesaikan.
Diantaranya kasus tersebut adalah mega skandal Jiwasraya dan Asabri.
Berkat Erick Thohir juga, kata dia, mega skandal yang sudah puluhan tahun mengakar di Kementerian BUMN dapat terselesaikan.
Tak hanya itu, Erick Thohir juga mengungkap kecurangan Garuda Indonesia dalam penyewaan pesawat.
Erick Thohir kemudian memastikan agar kejadian serupa tidak terulang.
Yakni dengan menggandeng BPKP dan Kejaksaan Agung sebagai pengawas perusahaan-perusahaan BUMN.