MK Putuskan Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka, Bacaleg Karawang Bersyukur

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi memutuskan Pemilu 2024 tetap digelar dengan sistem proporsional terbuka, Kamis (15/6/2023).

Putusan itu pun disambut gembira oleh sejumlah bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Karawang.

Bacaleg Partai Gerindra, Yusni Rinzani mengaku bersyukur karena MK telah memutuskan Pemilu 2024 tetap digelar proporsional terbuka.

Sebab, menurutnya hal itu sama saja dengan mengedepankan demokrasi.

“Saya bersyukur, dan mungkin kebanyakan para bacaleg lainnya juga atas keputusan MK tersebut," kata Yusni Rinzani pada Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Bukan ke Polisi, MK Justru Bakal Laporkan Denny Indrayana ke Organisasi Advokat, Kenapa?

Baca juga: Mantan Bupati Bekasi Wikanda Minta Ridwan Kamil Jadi Gubernur Jabar Lagi

Yusni Rinzani menerangkan, dengan sistem proporsional terbuka maka rakyat dapat menentukan secara langsung siapa yang akan mewakilinya untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui parlemen.

"Antusiasnya lebih tinggi dibandingkan pemilu tertutup," jelas Yusni Rinzani yang juga Bacaleg Dapil II dari Partai Gerindra.

Bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anggi Rostiana Tarmadi juga mengungkapkan hal senada.

Ia mengaku lebih setuju dengan sistem pemilu proporsional terbuka seperti yang sudah diputuskan MK.

“Pemilu terbuka merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Dimana rakyat lah yang menentukan figur yang pantas untuk mewakili mereka di parlemen,” kata Anggi Rstiana Tarmadi yang jadi Bacaleg Dapil V dari Partai PKB.

Baca juga: Hakim MK Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup

Baca juga: BREAKING NEWS: MK Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pemilu 2024 Tetap Gunakan Proporsional Terbuka

Rasa sukur juga diungkapkan Bacaleg Dapil V dari Partai Golkar, Akmaludin yang setuju dengan putusan MK bahwa Pemilu 2024 digelar terbuka Proporsional.

“Alhamdulillah. Dengan sistem proporsional terbuka kemenangannya akan lebih terasa memuaskan secara pribadi dan memuaskan sesuai kehendak masyarakatmasyarakat,” kata Akmaludin. 

Tolak Permohonan

Sebelumnya diberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pembacaan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka itu dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

"Mengadili, dalam provisi, menolak permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Majelis Hakim MK juga menyatakan menolak permohonan para pemohon dengan seluruhnya.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," sambung Anwar Usman.

Baca juga: Kamis Ini, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Turun Tipis Jadi Rp 1.052.000 Per Gram, Cek Detailnya

Baca juga: Hadapi Musim Tanam Kemarau, Lima Ribu Lebih Ton Pupuk Subsidi Disiapkan Buat Petani Karawang

Dengan keluarnya putusan tersebut, maka pelaksanaan Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. 

MK menegaskan pertimbangan ini diambil setelah menyimak keterangan para pihak, ahli, saksi dan mencermati fakta persidangan. 

Hakim pun membeberkan salah satu pendapatnya terkait sejumlah dalil yang diajukan oleh pemohon.

Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan pemohon terkait money politik dalam proses pencalegan seseorang tidak ada kaitannya dengan sistem Pemilu.

Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem Pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Baca juga: Wagub Jabar Bakal Tata dan Tingkatkan Sarana Candi Jiwa Karawang

Baca juga: KPU Karawang Sudah 80 Persen Lakukan Verifikasi Administrasi Bacaleg Pemilu 2024

Sebelumnya, sebanyak enam orang mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang sistem proporsional terbuka. 

Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 UU Pemilu.

Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. 

Adapun, keenam orang tersebut adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto dan Nono Marijono.

Rangkaian proses persidangan sebelum putusan telah dilakukan sejak November 2022 lalu.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Kamis 15 Juni 2023  

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi, Kamis 15 Juni 2023, di Dua Lokasi Satpas, Cek Syaratnya

Jelang sidang sekitar dua minggu lalu, pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Wamenkumham Denny Indrayan mengaku mendapat informasi kalau MK akan memutuskan sistem pemilu menggunkan sistem pemilu tertutup atau coblos partai.

Partai memiliki kekuasaan untuk menentukan caleg yang akan menjadi anggota dewan.

Adapun sebanyak delapan fraksi partai politik yang menolak sistem tertutup, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, Partai yang mendukung proporsional tertutup di Pemilu 2024 adalah PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai bulan Bintang (PBB).