Temukan Dugaan Kecurangan Dalam PPDB 2023 Jalur Zonasi, Pemkot Bogor Bentuk Tim Khusus

"Jadi apabila tidak sesuai harus mundur. Nah ini sebetulnya tidak usah menunggu sampai diterima. Dengan keputusan seperti ini, maka semua harus menghitung kembali, silahkan mendaftar sesuai domisili saja, tidak usah merekayasa, memanipulasi data kependudukan," ujarnya.

Minta dievaluasi

Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau (APEKSI), Bima Arya geram lantaran dirinya menemukan fakta dilapangan telah terjadi kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di wilayahnya, yakni praktek manipulasi Kartu Keluarga (KK). 

Ia mengatakan bahwa sistem zonasi terbukti tidak siap dan menyarankan untuk dibatalkan.

"Kalaupun zonasi ini masih akan diterapkan ya sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasinya, kemudian infrastruktur sekolah, tapi saya selama infrastruktur sekolah belum merata gak mungkin zonasi ini," ujarnya.

Ia menambahkan akan menyampaikan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia juga Menteri Pendidikan agar dapat mengevaluasi jalur zonasi. 

"Saya akan sampaikan kepada Presiden dan Menteri Pendidikan untuk mengevaluasi zonasi, kita gak siap untuk sistem zonasi ketika sistem data kependudukan masih bisa diakali dan juga infrastruktur pendidikan belum merata," ungkapnya. 

(Sumber : Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, Cahya Nugraha/m33)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News