Berita Jakarta
Meski Sudah Lewati Batas Waktu, RIbuan Massa Buruh Masih Gelar Unjuk Rasa
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan massa buruh.
"Tentunya perkuatan dalam rangka melayani dan juga mengawal yaitu sejumlah 6.612 personel," kata Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keteranganya, Kamis (10/8/2023).
Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ribuan personel gabungan yang diturunkan itu terdiri dari anggota Polri, TNI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dalam hal ini, dia mengimbau kepada elemen buruh yang melakukan aksi untuk tetap mematuhi tata tertib serta perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, bagi masyarakat diimbau menghindari ruas Jalan Gatot Subroto khususnya lagi di depan Gedung DPR/MPR dan area sekitar Monas.
"Rekayasa arus lalin tentunya nanti secara normatif kita lihat situasional," ungkapnya.
Baca juga: Raih Hasil Imbang, Thomas Doll Akui Persija Dibuat Kewalahan Hadapi Borneo FC
Baca juga: Promo Kuliner Kamis, Refill Nasi dan Minum Free Sepuasnya Saat Bersantap di Wingstop
Orasi Rizal Ramli
Diberitakan sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli tampak turun beserta para buruh dalam aksi unjuk rasa menuntut pencabutan UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Dalam orasinya, Rizal Ramli mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) punya tampang yang merakyat, namun tidak dengan isi hatinya.
Bahkan Rizal Ramli membandingkan Presiden Jokowi dengan para presiden RI periode sebelumnya yang menurutnya pro kepada rakyat.

"Di hati Pak Harto ada rakyat Indonesia. Jokowi di hatinya tidak ada rakyat, tampangnya doang yang merakyat. Di hatinya hanya ada oligarki. Presiden Gus Dur hatinya ada untuk rakyat," kata Rizal Ramli dalam orasi di hadapan ribuan buruh.
Lebih lanjut, Rizal Ramli juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam pemerintahannya saat ini justru memperluas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan membangun politik dinasti.
Hal itu, tegasnya, membuat Presiden Jokowi banyak melakukan pelanggaran konstitusional.
"Jokowi juga memperluas KKN dan membangun politik dinasti. Bayangkan itu anaknya jadi wali kota, bupati, mantunya kayanya luar biasa, investasi 100 miliar dari hasil sogokan," tuturnya.
"Jokowi membangun politik dinasti keluarga secara vulgar tanpa malu-malu. Pelanggaran konstitusional Jokowi sangat banyak, mencabut sektor negara, kondisi ekonomi rakyat hancur," tambah Rizal Ramli.
Baca juga: Aksi Buruh Diperkirakan 400 Ribu Orang, Korlap FNPBI: Kawan Kami Dihadang Polisi Agar Tak Ikut Demo
Baca juga: Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Gelar Demo, Jalan MH Thamrin Ditutup
Menurut Rizal Ramli, di masa pemerintahan Presiden Jokowi, praktik KKN dan korupsi sangat masif.
Hujan Sejak Pagi, Sejumlah Titik di Wilayah Jakarta Macet Parah, Berikut Lokasinya |
![]() |
---|
LRT Jabodebek Digunakan 78.287 Penumpang saat Pasang Tarif Rp 80 |
![]() |
---|
Begini Alasan Dua Orang Lulusan S1 Mau Melamar Kerja Jadi Anggota Damkar DKI Jakarta |
![]() |
---|
Berlaku Hingga 18 Agustus 2025, KAI Commuter Terapkan Tarif Khusus Rp80 |
![]() |
---|
Tarif Transjakarta, LRT, dan MRT Hanya Rp 80, Berlaku Tanggal 17-18 Agustus 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.