Sebanyak 11.357 Isu Beredar Selama 5 Tahun Sejak 2018-2023, Polda Metro Jaya Deklarasi Anti Hoaks

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Polisi menyebut ada sebanyak 11.357 temuan isu hoaks selama lima tahun dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.

"Temuan isu hoaks per kategori periode Agustus 2018 sampai 31 Maret 2023 total 11.357," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam sambutannya di acara 'Deklarasi Anti Hoaks' di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2023).

Dari 276,4 juta populasi pengguna media sosial, berdasarkan data We Are Social, didominasi oleh rentang umur 18-44 tahun dengan 41,1 persen yang rentan termakan isu hoaks.

"Didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan, dan politik di luar pada isu-isu lain," ujarnya.

BERITA VIDEO : GANJAR PRANOWO MINTA PENDUKUNGNYA TIDAK SEBAR HOAKS DAN BULLYING DI PILPRES 2024

Sebanyak 11.357 isu hoaks yang beredar antara lain 2.256 isu kesehatan dan 2.075 isu pemerintahan.

Lalu 1.823 isu penipuan, 1.355 isu politik, 657 isu internasional, dan 601 isu kejahatan, 519 isu kebencanaan.

"Serta 470 isu pencemaran nama baik, 336 isu keagamaan, 226 isu mitos, 66 isu perdagangan, 63 isu pendidikan, dan 910 isu lain-lain," tutur dia.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Berita Hoaks, Diskominfosantik Kabupaten Bekasi Gelar Sosialisasi ke Pelajar

Deklarasi Anti Hoaks, kata Trunoyudo, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Humas Polri.

Sekaligus merupakan bagian dari program cooling system jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kegiatan Deklarasi Anti Hoaks ini merupakan bagian daripada cooling system di mana peran Polri selaku stabilisator dan dinamisator dalam mewujudkan Kamtibmas khususnya menjelang Pemilu 2024," kata Trunoyudo.

Waspadai ujaran kebencian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mewaspadai ujaran kebencian dan informasi hoaks pada Pemilu 2024.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Bekasi Encep Supriatin Jaya mengatakan, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menjadi hajat nasional dan pesta pora rakyat dalam menentukan pemimpinan.

Baik presiden, wakil presiden, gubernur, bupati/ wali kota maupun anggota legislatif dan DPD.