Gagal Lolos ke Senayan, PDIP Dukung PPP Gugat Hasil Pileg ke MK, Hasto: Kami Siap Berikan Data-data

Dia menegaskan gugatakan ke MK adalah jalan konstitusional yang akan dilalui PPP. 

“Perlu ditegaskan konteks Pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

PDIP siap pasang badan untuk caleg

Sejumlah Caleg dari PDI Perjuangan (PDIP) mengalami kehilangan suara dalam kontestasi Pileg 2024. Satu di antaranya yakni Ribka Tjiptaning, incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat  lV. 

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan sejumlah caleg PDIP yang kerap mengkritisi sikap politik Jokowi.

Namun, partainya tidak akan tinggal diam dan akan membela caleg yang kehilangan suara tersebut.

Kata Hasto, dugaan itu harus dibuktikan lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). 

BERITA VIDEO : PKB DIDUGA DITAWARI JABATAN MENTERI HINGGA HASTO BONGKAR MODUS KECURANGAN SIREKAP

“Secara empiris memang itu betul, tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya, termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunung Kidul,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Hasto menuturkan, salah satu bukti empiris adanya operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami Ribka Tjiptaning tetapi juga Ketua DPC PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta, Endah Subekti Kuntariningsih. 

“Saat pemilu 2019 dia (Endah) suara terbanyak, tiba-tiba ada operasi yang dilakukan secara sistematik hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul,” ungkapnya. 

“Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” sambung Hasto. 

Lebih lanjut Hasto mengingatkan jika DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan maka hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

“Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, yaitu bahaya bagi demokrasi kita,” tutup Hasto. 

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah/m32)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News