Din Syamsuddin Yakin Gugatan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK, Tuding Jokowi Intervensi

TRIBUNBEKASI.COM, KEMAYORAN --- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyakini ada dugaan intervensi Presiden Joko Widodo kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) khususnya agar gugatan hasil Pilpres 2024 ditolak.

Hal itu disampaikan Din Syamsuddin karena beberapa tahun lalu dirinya sempat mengajukan Undang-undang ke MK dan laporannya tidak pernah masuk.

Din Syamsuddin pun menduga ada campur tangan dari Jokowi atas keinginan dirinya membuat Undang Undang yang tidak pernah tersampaikan di MK.

Sehingga, Din sangat yakin jika gugatan dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di MK bakal di tolak.

BERITA VIDEO : HASIL SIDANG PUTUSAN SENGKETA PILPRES 2024 DI MK, TENTUKAN NASIB PRABOWO-GIBRAN

"Maka terakhir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apapun keputusan MK bukan kiamat apalagi kiamat kubro di antara kita. Ini sejalan dengan imam besar Habib Rizieq Shihab yang tadi malam saya bertemu," jelasnya, Senin.

Seperti diketahui Din Syamsuddin hadir di aksi unjuk rasa pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Aksi unjuk rasa itu untuk mengawal sidang putusan gugatan Pilpres di Mahkmah Konstitusi (MK) siang ini.

Baca juga: Hakim MK Tak Temukan Pelanggaran Hukum dari Pembagian Bansos Selain soal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Ia pun meminta kepada massa aksi yang datang untuk menahan amarah ketika hasil putusan sidang MK sudah final.

Ia meminta massa aksi agar tidak putus asa ketika MK sudah mengumumkan hasil gugatan di Pilpres 2024.

"Jangan merasa sedih. Jangan merasa tidak percaya diri, jangan kita berputus asa. Sesungguhnya engkau semua wahai rakyat Indonesia cinta kebenaran, punya martabat tinggi dari mereka yang meruntuhkan marwah bangsa. Jangan sekali-kali kehilangan asa," imbuhnya.

Sebelumnya, Ribuan orang memadati Patung Kuda Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024) siang.

Mereka diduga adalah pendukung dan simpatisan dari Capres nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud.

Kedatangan para pendukung ini untuk mengawal putusan sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

BERITA VIDEO : RESPON JOKOWI JELANG SIDANG PUTUSAN MK SOAL SENGKETA HASIL PILPRES

Dari pantauan lokasi, ribuan personel terlihat memberikan pengamanan di sekitar Patung Kuda.

Mobil taktis milik aparat kepolisian dan TNI juga disiagakan di lokasi unjuk rasa pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Di dekat Patung Kuda, sang orator membakar semangat para pendukung yang datang dengan orasi yang disampaikan.

MK tolak gugatan pilpres Anies-Muhaimin

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh Paslon 01 Anies-Muhaimin.

"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," jelas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di ruangan sidang MK, Senin (22/4/2024).

Adapun putusan tersebut diambil oleh delapan hakim MK di antaranya: Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Tiga hakim menyatakan dissenting opinion yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

BERITA VIDEO : KUBU ANIES-CAK IMIN PASTIKAN BAKAL HORMATI DAN TERIMA APAPUN KEPUTUSAN MK

Hakim menilai, petitum dalam gugatan yang dilayangkan oleh Anies-Muhaimin tidak dapat dibuktikan di persidangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan Anies-Cak Imin tidak terbukti atau kurang bukti.

Beberapa di antaranya terkait cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024, intervensi Jokowi dalam pencalonan Gibran sebagai cawapres, bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon. 

Sebelumnya diberitakan, Anies mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada MK.

Dalam permohonannya, Anies-Cak Imin meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. 

Anies-Cak Imin juga meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya itu, Anies-Cak Imin meminta MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Prabowo-Gibran.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Miftahul Munir/m26/Yolanda Putri  Dewanti/m27)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q