Dewas KPK Bakal Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Selasa Besok

TRIBUNBEKASI.COM — Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjadwalkan pembacaan putusan kasus dugaan pelanggaran etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Selasa besok, 21 Mei 2024.

Sidang pembacaan putusan kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat Nurul Ghufron tersebut terkait penyalahgunaan wewenang karena membantu mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan). 

Sidang pembacaan putusan etik tersebut bakal dimulai pukul 14.00 WIB dan diselenggarakan secara terbuka.

"Besok (21/5) pukul 14.00 putusan etik dewas," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin, 20 Mei 2024.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron diduga melanggar kode etik terkait dengan penyalahgunaan pengaruh di balik mutasi pegawai Kementan berinisial ADM.

Baca juga: Selain Bawa APD, Kemenag Kabupaten Bekasi Minta Calhaj Perbanyak Minum karena Cuaca Panas Ekstrem

Baca juga: Cek Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Senin Ini Masih di Angka Rp1.350.000, Simak Detailnya

Dalam prosesnya, Dewas KPK telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata. 

Pejabat Kementan termasuk mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kasdi Subagyono juga sudah diperiksa. 

Sementara itu, ADM telah diperiksa lewat saluran Zoom.

Pada hari Senin ini, 20 Mei 2024, Nurul Ghufron juga telah menyampaikan pembelaannya di hadapan Dewas KPK.

"Ya tentu namanya terperiksa dan dalam perspektif saya, saya yakin bahwa semestinya tidak terbukti. Tapi, apapun itu karena yang menilai dewas, ya saya pasrahkan kepada keputusan dewas ya, terima kasih," ucap Ghufron di Kantor Dewas KPK, Jakarta Kamis, Senin, 20 Mei 2024.

Terkait penanganan kode etik tersebut, Nurul Ghufron terlibat konflik dengan Anggota Dewas KPK Albertina Ho. 

Baca juga: Jasad Wanita Mengenakan Kaos Gucci Ditemukan di Selokan Kawasan Marga Jaya Kota Bekasi

Baca juga: Perankan Sosok Saleha, Syifa Hadju Akui Makin Betah Berhijab: Doain Aja yang Baik-Baik

Ghufron Laporkan Albertina Ho 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Albertina Ho ke Bareskrim Polri.

Berdasarkan surat yang didapat Tribunnews.com, laporan yang diajukan oleh Nurul Ghufron tersebut tertanggal 6 Mei 2024.

"Laporan Polisi Nomor: LP/B/138/V/2024/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 6 Mei 2024 atas nama Pelapor NURUL GHUFRON," tulis surat tersebut, dikutip Senin, 20 Mei 2024.

Nurul Ghufron melaporkan Albertina Ho karena dianggap telah menyalahgunakan wewenangnya terkait penyampaian dugaan pelanggaran etik dirinya kepada insan pers.

"Terjadinya tindak pidana penghinaan dan/atau penyalahgunaan wewenang terkait  penyampaian kepada pers tentang pelanggaran etik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Nurul Ghufron sudah cukup bukti dan siap disidangkan dan penanganan pemeriksaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK terkait dugaan intervensi mutasi ASN  Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP, yang  terjadi di Jakarta pada kurun waktu bulan Januari–Mei 2024," tulis surat itu.

Tribunnews.com, jejaring berita TribunBekasi.com, sudah menghubungi Nurul Ghufron dan Albertina Ho untuk mengonfirmasi informasi di atas.

Baca juga: LPTQ Siapkan Para Juara dari Kabupaten Bekasi Perkuat Kafilah Jawa Barat di MTQ Nasional

Baca juga: Belum Bisa Pastikan Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD, KNKT Segera Analisis Percakapan Pilot

Namun, kedua sosok yang dihubungi tersebut hingga kini belum memberikan respons.

Sementara itu, menanggapi laporan tersebut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan aduan yang dilakukan Nurul Ghufron terhadap Albertina Ho tidak berkaitan dengan pimpinan KPK lainnya. 

Meski memang pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial.

"Kalau kolektif kolegial di pimpinan KPK itu terkait dengan kebijakan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan penanganan perkara Tipikor yang ditangani oleh KPK," kata Johanis Tanak kepada wartawan, Senin, 20 Mei 2024.

Johanis Tanak menjelaskan, pelaporan itu dilayangkan Nurul Ghufron tersebut lebih karena pribadinya merasa dirugikan. 

Karenanya, Johanis Tanak menekankan bahwa pelaporan yang dilayangkan Nurul Ghufron itu hanya bersifat pribadi.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Senin 20 Mei 2024 Ini

Baca juga: SIM Keliling Kabupaten Bekasi Senin 20 Mei 2024 Ini di Gedung Juang Tambun Selatan

"Dalam konteks hukum perdata atau TUN, dapat menggugat melalui pengadilan negeri kalau terkait dengan masalah perdata atau pengadilan TUN kalau terkait dengan perkara TUN," kata Johanis Tanak.

Nurul Ghufron sendiri menjelaskan mempunyai hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik insan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 3 Tahun 2021.

Selain itu, Nurul Ghufron juga membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 

Dia juga menggugat Perdewas KPK Nomor 3 dan 4 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung (MA). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.