PDIP vs Jokowi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Diperiksa Soal Wawancara di TV

Tayang: Selasa, 4 Juni 2024 11:03 WIB

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Ichwan Chasani

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Diperiksa Soal Wawancara di TV

Warta Kota/Ramadhan LQ

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menepati janjinya untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Juni 2024.

Baca Selanjutnya:

Suasana Mencekam di Pasar Minggu, Terapis Ditemukan Tewas Usai Diduga Lompat dari Lantai 5

TRIBUNBEKASI.COM — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menepati janjinya untuk memenuhi panggilan Tim Penyidik Polda Metro Jaya, pada hari Selasa ini, 4 Juni 2024.

Pantauan di lokasi, Hasto Kristiyanto dan sejumlah kuasa hukum tiba di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 WIB, dengan menggunakan mobil HiAce.

Hasto Kristiyanto yang mengenakan kemeja putih dibalut blazer hitam dan pin logo PDIP di sebelah kiri tampak didampingi kuasa hukum seperti Ronny Talapessy hingga Patra Zen.

Kedatangan Hasto Kristiyanto itu untuk menjalani pemeriksaan terkait wawancaranya di sebuah stasiun televisi yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hasto Kristiyanto menuturkan, dirinya datang ke Polda Metro Jaya karena merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum.

"Sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya dalam wawancara di media TV nasional," kata Hasto Kristiyanto.

"Dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi yang melekat dengan eksistensi partai. karena PDI Perjuangan adalah partai sah menurut undang-undang serta fungsi itu melekat dan menurut AD ART partai saya jalankan untuk menyatakan hal-hal terkait sikap politik partai," sambungnya.

Hasto Kristiyanto mengatakan, dirinya akan berbicara lebih lanjut usai diperiksa penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Karena itulah teman-teman pers mohon doanya, mohon sabar nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-selengkapnya," tutur Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto mengaku tak mengenal pelapor yang melaporkan dirinya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya membawa banyak bukti dalam pemeriksaan kali ini.

Namun, tak dijelaskan apa saja bukti yang dibawa tersebut.

"Saya enggak kenal sama sekali terkait substansi, nanti setelah kewajiban ini saya jalankan," kata dia.

"Saya bawa bukti banyak ini ada berkas. Iya lengkap semuanya, karena di dalam surat panggilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung," lanjut Hasto Kristiyanto.

Heran Diperiksa Polisi

Sebelumnya diberitkaan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi.

Orang dekat Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut diminta hadir di Polda Metro Jaya hari Selasa (4/6/2024) ini.

"Betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto, Senin, dikutip dari Kompas.com.

"Tetapi saya agak heran, karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media yaitu dengan SCTV," sambungnya.

Padahal, menurut dia, wawancara dengan stasiun televisi itu merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik.

Sebab, fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar.

"Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan," tegasnya.

Meski demikian, Hasto mengaku dirinya tetap menghormati institusi Polri yang memanggilnya.

Namun, ia menyarankan Polri untuk meneladani komitmen Jenderal Hoegeng Iman Santoso untuk melindungi masyarakat tertib hukum, bukan justru memproses warga yang menyampaikan kritik.

"Maka saya akan datang dan saya mengimbau seluruh kader partai tetap tenang, anggota dan simpatisan karena bagi kader-kader PDIP yang memiliki legacy di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno, kemudian Ibu Mega apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.

Beberapa waktu lalu, dalam sebuah wawancara di media massa, Hasto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah memikirkan rencana memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode tak lama setelah memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hasto mengatakan, ketika itu, Jokowi meminta Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk mengkaji wacana perpanjangan masa jabatan.

Ia mengatakan, informasi ini didapatkan dari politikus PDIP Deddy Sitorus yang memperoleh cerita tersebut langsung dari Yusril.

"Saat itu Prof Yusril pernah cerita ke dia, bagaimana 2019 ketika habis menang MK seperti ini Pak Jokowi meminta kepada Prof Yusril untuk dikaji perpanjangan jabatan tiga periode itu," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Dengan demikian, menurut Hasto, Jokowi memang sudah sejak awal punya rencana untuk menjabat selama tiga periode meski hal itu dilarang oleh konstitusi.

Oleh sebab itu, ia mengeklaim partainya menjadi salah satu pihak yang tidak bisa menerima ide perpanjangan masa jabatan tersebut.

"Sikap Ibu Mega, PDIP, kan konstitusi ini punya roh, ini untuk mengatur, namanya saja undang-undang dasar (mengatur) kehidupan berbangsa bernegara. Kalau enggak, terjadi krisis," kata Hasto.

Ia menyebutkan, wacana memperpanjang masa jabatan tersebut merupakan salah satu isu yang mencerminkan perbedaan ideologi antara PDIP dan Jokowi.

Isu lainnya adalah ketika pemerintah ingin menerima kesebelasan Israel untuk berlaga dalam Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar di Indonesia.

Namun, polemik muncul setelah PDIP beserta sejumlah kepala daerahnya menolak kehadiran Israel dan berujung Piala Dunnia U20 2023 batal digelar di Indonesia.

"Tapi ini kan kemudian nampak kebenarannya. Sekarang seluruh dunia mengakui bagaimana aksi brutal yang terjadi di Gaza, berapa banyak korban meninggal akibat aksi sepihak itu," kata Hasto.

"Sehingga inilah yang kemudian kebenaran di dalam politik itu sering kali dibuktikan oleh waktu," ujarnya.

Hasto pun menekankan bahwa sikap PDIP yang berbeda haluan itu bukan untuk memperoleh suara yang lebih banyak, melainkan soal kedisiplinan dalam berjuang.

"Kami bukan berjuang buat PDIP semata, kalau buat kemenangan PDIP mudah sekali, kami perpanjang saja (masa jabatan presiden), kita terima saja sepak bola kesebelasan Israel, tapi politik ini kan politik kehidupan," kata Hasto.

Seperti diketahui, isu perpanjangan masa jabatan presiden sempat muncul beberapa kali sebelum Pilpres 2024 digelar.

Wacana itu pun turut dilontarkan oleh sejumlah menteri dan ketua umum partai politik pendukung pemerintah.

Setiap kali isu tersebut muncul, Jokowi lantas memberikan klarifikasi bahwa ia tidak pernah berniat untuk memperpanjang masa jabatannya. (Wartakotalive.com/Ramadhan L Q; Kompas.com)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.

Sumber: Wartakota