Ramai Wacana Duet Anies Baswedan dan Kaesang di Pilkada Jakarta, Pengamat: Kemungkinannya Kecil

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin buka suara soal wacana Anies Baswedan akan berpasangan dengan Kaesang Pangarep dalam Pilkada Jakarta 2024.

Ujang Komarudin mengatakan, bukan tidak mungkin pasangan Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep akan terwujud.

Meski demikian, Ujang mengatakan, peluang bersatunya Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu kecil.

Hal itu karena posisi politik Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep yang berseberangan.

BERITA VIDEO : JAWABAN SINIS PAN SOAL WACANA DUET ANIES BASWEDAN DAN KAESANG PANGAREP

"Dalam konteks politik, mungkin pasangan itu terjadi. Tapi kemungkinannya kecil karena Anies itu bagian dari lawan politiknya pemerintah, karena dianggap orang luar pemerintah di saat yang sama Kaesang adalah bagian daripada pemerintah. Tidak ketemu," kata Ujang, Selasa (18/6/2024).

Ujang menuturkan, Presiden Jokowi sekaligus ayah dari Kaesang serta Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran tidak menyukai figur Anies.

"Kita tahu Pak Jokowi tidak suka kepada Anies. Dan pemerintahan baru juga, Prabowo-Gibran juga tidak mau Anies menjadi gubernur DKJ. Maka, ya walaupun secara politik mungkin tapi kemungkinannya kecil pasangan Anies dan Kaesang itu," jelas dia.

Baca juga: Mardani PKS: Duet Anies-Kaesang Usulan Menarik, Tapi Massa Anies Identik Sebagai Anti Jokowii

Jelang Pilkada DKI 2024, muncul rumor perihal duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. Munculnya wacana duet Anies dan Kaesang dianggap sangat sulit terealisasi.

Jubir Relawan Anies, Iwan Tarigan, mengatakan hingga sampai saat ini Anies Baswedan masih fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta.

Mulai dari permasalahan Kampung Bayam, Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga Kartu Lansia.

"Untuk calon siapa yang mewakili bapak Anies, pembicaraan belum sampai di bahas ke arah itu (wakilnya) karena partai pendukung yang sementara ini yang sudah menyampaikan dukungan di tingkat wilayah atau Jakarta yaitu, PDIP, PKS, Nasdem dan PKB," jelas Iwan, Selasa (18/6/2024).

Iwan menyebut perihal pendamping Anies untuk bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Jakarta diserahkan oleh partai pengusung.

"Untuk siapa wakil yang akan mendampingi bapak Anies akan diserahkan kesepakatan partai pengusung dengan bapak Anies Baswedan agar apabila terpilih nantinya menjadi satu tim yang saling mendukung dan bekerja sama dalam mensejahterakan warga Jakarta," ujarnya.

BERITA VIDEO : PDIP MENCAK-MENCAK DITANYA SOAL ISU DUET ANIES-KAESANG DI PILKADA JAKARTA

KIM tawarkan kursi bacawagub Jakarta

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap, adanya penawaran kursi Bacawagub Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada pada November 2024 mendatang. Partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu masih menganalisis tawaran tersebut.

"Ada itu makanya sedang kami coba, analisis, kami kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai acara Tebar Kurban di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

Syaikhu mengatakan, PKS tetap membuka komunikasi dengan partai manapun selama memiliki niat yang baik untuk maslahatan rakyat. Bukan hanya dengan KIM, termasuk dengan koalisi perubahan yakni Partai NasDem dan PKB.

"Komunikasi dengan berbagai partai bukan cuma dengan KIM, dengan koalisi yang sudah kami bangun juga kami komunikasi terus. Nah cuma belum dalam tahapan final ini dengan ini, belum. Masih dalam proses dan kami masih kaji dan analisis mana yang terbaik untuk ke depan," tuturnya.

Hingga kini, PKS masih menjajaki komunikasi dengan partai mitra koalisi di Pilpres 2024 kemarin. PKS berjanji, tidak 'ngambek' dengan memilih keluar dari koalisi jika kadernya tidak dipinang Anies Baswedan.

"Kami bicarakan bersama-sama, PKS kan nggak mutungan ya, kami memutuskan sesuatu dengan rasional dan jernih. Jadi misalnya bukan kader, PKS kemudian keluar, nggak," ucapnya.

Menurut dia, keputusan yang diambil DPP bukanlah seutuhnya kebijakan dari Presiden PKS. Namun PKS tetap melibatkan Majelis Syuro untuk mengambil kebijakan strategis di tubuh partai.

"Kami justru nanti berbagi format-format yang kemungkinan terjadi, baik untuk DKI dan Pilkada lagin kami bahas bersama, dan dari situlah kemudian nanti akan ditentukan, mana kira-kira yang memberikan maslahat terbaik untuk pemenangan masing-masing Pilkada, termasuk Jakarta," ungkapnya. 

(Sumber : Laporan Wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti/m27/Fitriyandi Al Fajri/Faf)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q