Pasca Putusan MK, Zulkifli Hasan Sebut KIM Plus Tidak Goyah, Tetap Usung Ridwan Kamil-Suswono

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan berujar PAN tetap memegang teguh keputusan bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk pencalonan Pilkada Jakarta. 

"KIM kan sudah sepakat, ya tentu masing-masing punya kemauan, kalau sepakat ya sudah," ujar pria yang akrab disapa Zulhas di rumah dinasnya di kawasan Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

"Kalau kita kan sudah bulat, apalagi PKS sudah gabung ya kan, ya tinggal PDIP kan, kalau PDIP tanyakan PDIP," ucap Zulhas. 

Sebelumnya, diketahui PAN merekomendasikan Zita Anjani untuk maju di Pilkada Jakarta. 

BERITA VIDEO : BERPAKAIAN SERBA PUTIH, BEGINI PENAMPAKAN RIDWAN KAMIL - SUSWONO MAJU DI PILKADA JAKARTA

Kemudian Zulhas juga mengatakan, pihaknya mempersilakan parpol lain yang ingin mendaftarkan calonnya sendiri di Pilkada Jakarta.

Seperti diketahui, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan menggunakan aturan ambang batas pencalonan kepala daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi alias MK. 

Zulhas pun menegaskan jika KIM Plus tetap mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada 2024 Jakarta. 

Baca juga: Putusan MK Pukulan Telak untuk KIM Plus, Gagal Jegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, RK Bisa Keok

"KIM kan sudah putus, sudah tidak ada perubahan lagi di KIM," kata Zulhas.

Diketahui, DPR RI telah membatalkan pengesahan Revisi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, untuk Pilkada 2024 ini aturannya akan mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi RI (MK) atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

"Maka yang berlaku pada saat pendaftar pada tanggal 27 Agustus, adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, udah selesai dong," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2024) malam.

Dasco juga menegaskan, tak akan ada sidang paripurna di hari mendatang menyusul dibatalkannya pengesahan Revisi UU Pilkada tersebut.

Kata Dasco, tidak akan digelarnya sidang paripurna mendatang karena sudah terbatas pada waktu.

BERITA VIDEO : MAHFUD MD SEBUT KIM PLUS BISA BUBAR USAI PUTUSAN MK YANG BARU UNTUK PILKADA 2024

Dimana, DPR RI memiliki aturan kalau sidang paripurna digelar hanya pada hari Selasa dan Kamis. Sementara, hari Selasa mendatang yakni pada tanggal 27 Agustus sudah masuk pada pendaftaran calon kepala daerah ke KPU.

"Enggak ada. Karena hari Paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran (Calon Kepala Daerah) Masa kita paripurna kan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong," kata Dasco.

Sebelumnya, permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora soal perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/8/2024).

"Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa (20/8/2024). 

Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Pencalonan gubernur Jakarta yang sempat menuai polemik karena "borong tiket" oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah.

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20 persen pada Pileg DPRD DKI Jakarta otomatis punya harapan.

Sebab, berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

PDI-P yang juga tidak bisa mengusung siapa pun karena tidak punya rekan untuk memenuhi ambang batas 20 persen, kini bisa melaju sendirian.

Adapun PDI-P, satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernur, memperoleh 850.174 atau 14,01 persen suara pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024.

Berdasarkan putusan MK tersebut, partai politik atau gabungan partai politik cukup memenuhi threshold ini untuk mengusung gubernur.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah/m32) 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q