Warga Bekasi Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Protes Anak Bermasalah Dikirim ke Barak Militer

TRIBUNBEKASI.COM, BABELAN --- Adhel Setiawan, warga asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM.

Adhel Setiawan mengatakan pelaporan dirinya ke Komnas HAM itu terkait kebijakan Dedi Mulyadi mengenai pelajar bermasalah diikutsertakan mengikuti pendidikan Wajib Militer (Wamil).

Dijumpai di kediamannya di Jalan Abdul Malik, RT 05 RW 05, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan dengan lugas mengatakan pelaporan terhadap Dedi Mulyadi ke Komnas HAM itu sebagai bentuk protes. 

"Sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah akan ditempatkan di barak militer," kata Adhel, Senin (12/5/2025). 

Baca juga: Pemkot Bekasi Wujudkan Sekolah Wajib Militer untuk Remaja Bermasalah, Fasilitas Sedang Disiapkan

Adhel yang juga sebagai orangtua murid menjelaskan aturan Dedi Mulyadi justru melanggar hak asasi manusia (HAM). 

Sebab anak ditempatkan sebagai objek dan bukan sebagai manusia yang memiliki kemampuan. 

"Padahal anak ini sebagai manusia, mereka itu kan punya kemauan, punya harkat, punya martabat, punya karsa dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," paparnya.

Adhel menuturkan dirinya tidak sepakat jika mendidik anak melalui cara-cara militer

Hal itu karena setiap individu memiliki cita-citanya sendiri dan tidak bisa disamaratakan. 

"Dimiliterkan, kami enggak setuju kalau anak ini disamaratakan, diseragamkan, maupun dibina dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan," pungkasnya.

Siap-siap dikirim ke barak

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang bersiap bakal mengirim siswa 'nakal' ke barak militer.

Saat ini, Ade Kuswara Kunang telah berkoordinasi dengan Komando Resor Militer (Korem) 051/Wijayakarta maupun Dinas Pendidikan mengenai siswa nakal ke barak militer.

"Kemarin pak gubernur telepon saya soal itu (siswa nakal kirim ke barak). Saya sepakat, tapi belum saya konsolidasikan," kata Ade Kunang kepada TribunBekasi.com di Gedung Swantantra Wibawa Mukti pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

Ia menyebutkan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Korem 051/ Wijayakarta, Kodim Kabupaten Bekasi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Pemkot Bekasi Wujudkan Sekolah Wajib Militer untuk Remaja Bermasalah, Fasilitas Sedang Disiapkan