Tegas! Prabowo Subianto Bakal Sikat Habis Para Oknum Jenderal Bekingi Lahan Tambang Ilegal

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan ultimatum kepada para jenderal yang membekingi tambang ilegal di Indonesia. 

Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan saat ini pemerintahnya berhasil merebut kembali 3,1 juta hektar lahan sawit yang melanggar aturan. 

“Pemerintah Indonesia saat ini sudah menguasai 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang diduga melanggar aturan,” jelas Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI yang digelar pada Jumat (15/8/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, dihadiri sejumlah tokoh nasional.

Selama 18 tahun ini kata Prabowo Subianto, meski sudah inkrah terkait pelanggaran di lahan sawit tersebut, namun belum pernah ada eksekusi yang dilakukan pihak hukum. 

Baca juga: Mampukah Prabowo Kumpulkan Megawati, SBY, dan Jokowi di Acara Peringatan Kemerdekaan RI?

Prabowo juga mengaku tidak tahu kenapa lahan sawit yang melanggar aturan itu tidak bisa dieksekusi oleh pihak berwajib.

Namun kata Prabowo, saat ini di bawah kepemimpinannya, dia menurunkan TNI untuk mengawal eksekusi pengembalian lahan sawit yang menyalahi aturan negara itu. 

Sementara itu kata Prabowo, saat ini pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada 1.063 tambang ilegal. 

Di mana potensi kerugian dari 1.063 tambang ilegal itu minimal mencapai Rp 300 triliun. 

Maka Prabowo pun meminta dukungan seluruh MPR, DPR, dan partai politik untuk melindungi kekayaan Indonesia itu. 

Prabowo juga memberikan peringatan untuk para jenderal yang coba-coba membekingi lahan tambang ilegal tersebut. 

Menurutnya, pihaknya akan sikat habis para jenderal baik di TNI atau Polri maupun pensiunan jenderal yang ketahuan membekingi lahan tambang ilegal tersebut

“Apa ada orang-orang besar, atau orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah dari TNI atau Polisi, atau mantan Jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya diiringi tepuk tangan di Gedung DPR RI.

Sampaikan hal pahit

299 hari menjabat Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan hal pahit untuk masyarakat Indonesia. 

Hal pahit itu disampaikan Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI yang digelar pada Jumat (15/8/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, dihadiri sejumlah tokoh nasional.

Prabowo Subianto mengatakan belum genap satu tahun menjadi Presiden, dirinya sudah mengetahui sejumlah tantangan Indonesia. 

Tantangan terbesar kata Prabowo, adalah penyelewengan di pemerintahan Republik Indonesia. 

Dengan berat hati, Prabowo Subianto pun mengaku harus melaporkan bagaimana bobroknya penyelewengan di pemerintahan Republik Indonesia. 

“Setelah 299 hari saya memimpin saya mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan di pemerintahan kita, hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil rakyat Indonesia,” ucap Prabowo. 

Prabowo mengatakan hal ini harus disampaikan agar ke depannya Indonesia bisa berbenah dari kesalahan. 

Sebab kata Prabowo, hanya orang yang sadar dirinya sakit maka bisa mengobati penyakit itu. 

“Saya sampaikan bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan sendiri dan kesalahan sendiri, harus berani melihat penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan tersebut,” 

“Tanpa mengakui tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” imbuhnya.

BERITA VIDEO : PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG TAHUNAN MPR RI

Maka sebagai Kepala Negara RI, Prabowo Subianto berjanji akan berupaya untuk 

melakukan pemberantasan korupsi dan mencegah penyelewengan di lembaga eksekutif. 

“Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di lembaga eksekutif,” tuturnya. 

Saat ini kata Prabowo, selama dirinya menjabat sebagai Kepala Negara RI, pihaknya sudah menyelamatkan anggaran Rp300 triliun yang riskan diselewengkan.

Penyelewengan itu kata Prabowo biasanya terjadi di perjalanan dinas luar negeri, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang biasa jadi sumber bancakan. 

Maka kata Prabowo, efisiensi bukan hanya sekedar penghematan belaka namun juga upaya untuk menyelamatkan APBN seperti yang ditugaskan oleh undang-undang.

(Sumber : Wartakotalive.com, Desy Selviany)