Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Johnny sebut tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting, telah digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Pelaksanaan e-Voting itu melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.

"Pada saat menyusun kodifikasi undang-undang dulu, saya melakukan kunjungan kerja termasuk ke Jerman dan mendiskusikan dengan Badan Pemilihan Umum. Saya menjadi anggota DPR waktu itu."

"Sekarang jadi acuan landasan pemilihan umum, karena undang-undangnya belum diganti atau belum diamandemen dan belum direvisi," ucapnya.

Johnny menjelaskan hal yang penting diperhatikan bersama bukan saja proses secara digital saja.

Namun, lebih pada kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan do setiap tahapan Pemilu termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data.

"Ini perlu kita perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi pemilu dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia,” tegasnya.

Diakui Johnny, transformasi digital di level global pengaruhi beragam aktivitas manusia.

Maka itu, digitalisasi Pemilu jadi hal keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi dan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia.

Namun demikian, Johnny menilai tren digitalisasi dan bahkan kini muncul era cyber election yang ditandai dengan beberapa karakteristik.

"Pertama adalah keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi. Kedua, arus data dan komunikasi."

"Ketiga, mengenai karakteristik percepatan laju komunikasi. Keempat, komodifikasi data electoral," tuturnya.

Mengenai inovasi digital, Johnny menyatakan secara teknis upaya akselerasi pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah diharapkan memudahkan digitalisasi.

Johnny mengingatkan salah satu tantangan terbesar berkaitan dengan legitimasi.

Maka itu, Johnny mendorong upaya bersama meyakinkan masyarakat agar legitimasi Pemilu digital bisa diterima.