Kantor PPKUKM Digeledah, Kejari Jaktim Bongkar Dugaan Korupsi Mesin Jahit Rp 9 Miliar

Ringkasan Berita:

• Kejari Jaktim geledah kantor PPKUKM dan distributor mesin jahit di Kelapa Gading.
• Proyek pengadaan mesin jahit senilai lebih dari Rp9 miliar diduga dikorupsi.
• BPKP dilibatkan untuk hitung kerugian negara, tersangka segera ditetapkan.

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menggeledah kantor Pusat Pelayanan Kewirausahaan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PPKUKM) Pemerintah Kota Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).

Penggeledahan dilakukan karena adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin jahit yang digarap Suku Dinas (Sudin) UMKM Jakarta Timur selama periode 2022 hingga 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp9 miliar.

Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jaktim, Adri E Pontoh, mengatakan sejumlah dokumen penting telah disita dari lokasi.

Baca juga: Gerebek Kampung Bahari, BNN Diserang Warga Pakai Panah, Sajam, Kembang Api, hingga Senpi

Baca juga: Bikin Geger Warga, Pria di Setiabudi Bergelantungan di Kabel Listrik Ternyata hanya Minta Ini

Baca juga: Tangis Haru Uya Kuya Usai MKD Putuskan Dirinya Kembali Aktif Jadi Anggota DPR: Tak Langgar Etik

“Beberapa dokumen yang kita ambil sementara yaitu DPA, komputer, CPU, dan dokumen lain yang terkait dengan pengadaan mesin jahit,” ujar Adri di kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Menurut Adri, proyek tersebut semula ditujukan untuk mendukung pelaku UMKM di Jakarta, namun pelaksanaannya diduga kuat diselewengkan oleh pihak tertentu.

“Program ini memang untuk UMKM se-DKI Jakarta, tapi kami fokus pada wilayah Jakarta Timur karena ada indikasi penyimpangan di sini,” jelasnya.

Selain kantor PPKUKM, penyidik juga menggeledah gudang milik distributor mesin jahit yang menerima pesanan dari Sudin UMKM. Lokasi distributor itu berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Sekitar 3.000 unit mesin jahit dipesan di distributor Swering Singer di Jalan Giring-Giring, Kelapa Gading. Tempat itu juga sudah kami geledah dengan izin pengadilan,” ungkap Adri.

Ia memastikan, tim penyidik masih mendalami siapa saja yang terlibat dan tengah menghitung potensi kerugian negara.

“BPKP akan kami libatkan dalam proses audit dan ekspos bersama untuk menentukan kerugian negara. Setelah itu baru akan ditetapkan tersangka,” ujarnya.

Kejaksaan menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam dugaan korupsi ini, termasuk pejabat daerah yang bertanggung jawab atas proyek pengadaan tersebut.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News