Menkeu Setuju Bank Jakarta Bangun Menara di SCBD

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -- Pemangkasan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun menjadi tema utama pertemuan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov Jakarta ini bakal berpengaruh ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jakarta.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu adalah rencana pembangunan pencakar langit di lahan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan. Bangunan tinggi tersebut bakal menyaingi Ashta District 8 dan Pacific Place yang sudah jadi simbol perkantoran bergengsi di koridor SCBD-Senopati.

Purbaya mengizinkan Pramono membangun gedung tinggi di lahan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di SCBD. Nantinya, gedung tersebut akan dijadikan kantor pusat Bank Jakarta.

Purbaya menegaskan, Kemenkeu pasti akan memperbolehkan pemerintah daerah menggunakan aset tak terpakai selama tidak membebani pemerintah pusat. 

"Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan, dan yang paling penting saya gak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI (Bank Jakarta)," kata Purbaya.

Rencananya, gedung Bank Jakarta ini akan dibangun di Lot 1 SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan pengerjaan pembangunan selama 15 bulan. Purbaya berharap, proyek gedung Bank Jakarta ini akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas selama proses pembangunan hingga kelak bisa digunakan.

"Bank DKI cukup banyak uang. Daripada enggak dipakai, lebih baik dipakai untuk tadi meningkatkan aktivitas perekonomian pembangunan. Utamanya nanti demand semakin naik, penciptaan tenaga kerja, dan lain-lain," kata Purbaya.

Purbaya mengaku akan meminjamkan lahan di kawasan perkantoran elite milik Kemenkeu itu selama 50 tahun. Dengan catatan, Kemenkeu mendapatkan pemanfaatan 30 persen.

"Nanti pemerintah pusat dapat jatuh 30 persen dari gedung itu. Syaratnya adalah, saya bilang ke Pak Gubernur, gedungnya bagus, jangan malu-maluin. Biar saya masuk sana juga tenang," ucap dia.

Merespons hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjamin desain gedung tersebut cukup bagus melebihi ekspektasi Purbaya. "Saya punya selera yang lebih bagus dari Pak Menkeu. Jadi, pasti gedungnya lebih bagus," balas Pramono berseloroh.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan bakal menyuntik dana Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun ke Bank Jakarta agar dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan industri lokal.

Purbaya mengatakan sudah memastikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar Bank Jakarta bisa menyerap dana tersebut.  “Saya tanya ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit lalu panik, ‘waduh gak bisa nyalurkan’. Kata Pak Gubernur bisa,” ungkap Purbaya.

Menkeu menargetkan, jika jumlah dana yang disalurkan sekitar Rp 10 triliun–Rp 20 triliun, aliran dana ini bisa menyebar ke UMKM dan industri lainnya, baik di Jakarta maupun di daerah lain.

Selain itu, Purbaya mengatakan BUMD DKI bisa memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang dikucurkan ke Bank Himbara.  “Kalau menguntungkan mereka bisa langsung datang ke Himbaranya,” ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com.