Berita Nasional

Celios Dukung Menkeu Purbaya Tolak APBN untuk Utang Whoosh, Soroti Warisan Jokowi

Celios dukung Menkeu Purbaya tolak APBN untuk utang Whoosh. Soroti proyek warisan Jokowi yang minim kajian dan belum capai target.

Editor: Mohamad Yusuf
Kompas.com
KERETA CEPAT - Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek kereta cepat Whoosh tidak boleh dibebankan kepada APBN. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Sontak pernyataan itu menjadi sorotan publik. Di tengah sorotan tajam terhadap pembengkakan biaya proyek ambisius tersebut, dukungan pun mengalir dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari lembaga penelitian ekonomi Celios.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar, menyebut rakyat tidak akan rela jika uang negara ikut menambal utang Whoosh. Sejak awal, proyek tersebut digadang-gadang sebagai proyek tanpa dana APBN.

Baca juga: Video Injak Al-Quran Viral, Vita ASN Bengkulu Diperiksa 3 Jam dan Minta Maaf

Baca juga: Jokowi Akui Siap All Out Bantu PSI, Ungkap Alasan akan Kerja Keras untuk Partai Sang Anak

Baca juga: Puput Hamil Anak Ketiga, Ahok Pamer Momen Foto Keluarga Serba Putih

“Yang jelas saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat gak sudi pasti proyek yang penuh masalah dibebankan ke APBN,” ujar Media dalam program Kompas Petang, Senin (13/10/2025).

Ia menegaskan, membebankan pembengkakan biaya kepada negara justru melanggar prinsip keadilan anggaran dan kontrak moral antara pemerintah dan rakyat.

“Kalau sejak awal diklaim tidak pakai uang negara, publik tidak boleh dipaksa menanggung risikonya sekarang,” lanjutnya.

Media tak segan menyebut proyek Whoosh sebagai kebijakan warisan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, proyek ini sejak awal dijalankan dengan perencanaan yang terlalu optimistis dan minim kajian mendalam.

“Ini kan kebijakan warisan presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Jadi ini konsekuensi dari keputusan politik yang mengabaikan rasionalitas ekonomi,” katanya.

Ia menilai, saat kreditur menawarkan pinjaman, pemerintah kala itu mengabaikan risiko pembengkakan biaya.

“Kalau sekarang biaya membengkak, masa pemerintah saja yang tanggung. Ini kan kurang fair,” tuturnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sendiri menyampaikan pandangan tegasnya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, proyek Whoosh kini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

“Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujarnya.

Purbaya menolak jika APBN kembali menjadi penopang.

“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government,” tegasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved