Komisi Reformasi Polri Buka Aspirasi Publik, Ini Nomor WA dan Emailnya

Ringkasan Berita:

• Komisi Reformasi Polri membuka kanal aduan publik melalui WA dan email.
• Jimly menyebut masukan akan dihimpun selama satu bulan.
• Masukan publik akan dibahas dalam rangka penyusunan rekomendasi reformasi Polri.

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengumumkan pembukaan ruang aspirasi publik melalui saluran resmi WhatsApp dan email.

Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait pembenahan institusi kepolisian secara lebih mudah.

Jimly mengatakan masukan publik sudah cukup banyak masuk ke ponselnya dalam beberapa hari terakhir. Karena itu komisi membuat kanal khusus yang dikelola sekretariat.

“Mengumumkan email sekretariat reformasi kepolisian dan nomor HP untuk WA. Selama satu bulan ini kami berharap mendapatkan masukan. Karena di HP kami itu banyak sekali masukan. Jadi kami bikin WA sekretariat untuk menampung masukan baik tertulis lewat email maupun WA,” ucap Jimly di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Kejanggalan Lahan Whoosh, Negara Dipaksa Beli Tanah Miliknya Sendiri

Baca juga: LBH Tegaskan Muhammad Hisyam Meninggal karena Perundungan Bukan Penyakit Bawaan

Baca juga: Operasi Zebra Jaya 2025 Bidik Motor Tanpa Pelat Nomor, Ternyata Kerap Dipakai Pelaku Begal

Masyarakat dapat mengirimkan saran melalui WhatsApp di nomor 081 317 977 71 atau email Sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com.

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri pada Senin (10/11/2025). Rapat dua jam tersebut membahas pola kerja tim untuk tiga bulan ke depan, termasuk agenda, sasaran, dan output yang akan disampaikan ke Presiden.

“Hari ini kami membahas cara bekerja selama tiga bulan. Harapannya nanti hasilnya berupa kebijakan ke depan yang akan dilaporkan kepada Presiden,” kata Jimly.

Selama masa kerja, komisi bakal menggelar rapat rutin setiap pekan, sekaligus membuka ruang partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat seperti akademisi, BEM kampus, organisasi masyarakat, hingga LSM.

“Semua kelompok yang punya kepentingan dan aspirasi akan kami dengarkan dalam rangka reformasi Polri,” jelasnya.

Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung sebelum Kamis mendatang sebagai persiapan public hearing pertama. Semua masukan publik akan dikaji untuk dirumuskan menjadi rekomendasi dalam dua bulan awal.

Untuk poin-poin yang bersifat quick win, Jimly menegaskan hasilnya akan langsung disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga menjadi anggota komisi.

“Kami akan merekomendasikannya langsung ke internal Polri,” ujarnya.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News