Yusril Ihza Mahendra Disindir Soal Polemik Partai Demokrat, Simak Tanggapan Menohok dari Bappilu PBB
Wakil Ketua Bappilu Pusat PBB, Novi Hariyadi tanggapi soal Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra disindir soal polemik Partai Demokrat.
Penulis: Panji Baskhara | Editor: Panji Baskhara
lihat foto
Ia mengaku akan bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di Indonesia dan sesuai dengan ketentuaan UU Advokat.
Selain itu, ia mengaku pengajuan JR ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi.
"Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat.
Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani," kata dia.
Siapkan Argumen
Masih dikatakan Yusril MA harus melakukan terobosan untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan UU atau tidak.
Ia pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diuji misalnya soal kewenangan Majelis Tinggi Partai serta ketentuan soal syarat menggelar kongres luar biasa (KLB) yang harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.
"Saya berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola 'suka-suka' oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya yang dilegitimasi oleh AD/ARTnya yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dan bahkan UUD 1945," ujar Yusril.
(TribunBekasi.com/BAS/Yandi Triansyah/Sripoku.com)
Sebagian artikel ini telah tayang di Sripoku.com dengan judul "Andi Arief Tuding Yusril Ambil Keuntungan dari Praktik Politik Moeldoko : Tua Adalah Kelelahan"
