Berita Nasional

Anggaran Subdisi BBM Membengkak Ganggu Program Strategis Pemerintah, Mendagri: Ini Enggak Main-main!

Mendagri Tito Karnavian sebut membengkaknya anggaran subdisi BBM bisa menganggu program strategis pemerintah.

Editor: Panji Baskhara
Kompas.com/Kristianto Purnomo
Mendagri Tito Karnavian sebut membengkaknya anggaran subdisi BBM bisa menganggu program strategis pemerintah. Foto: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. 

TRIBUNBEKASI.COM - Mendagri Tito Karnavian mengaku membengkaknya anggaran subdisi BBM bisa menganggu program strategis pemerintah.

Tito Karnavian akui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awalnya alokasikan subsidi sebesar Rp 152,5 triliun untuk 2022.

Namun, angka tersebut, lanjut Tito Karnavian, meningkat menjadi Rp 502 triliun hingga pertengahan tahun ini.

"Ini enggak main-main. Ini aman-aman kita ini karena ada subsidi dari pemerintah pusat."

Baca juga: Bantuan Pengalihan Subsidi BBM Dinilai Menkeu Sri Mulyani Bisa Meringankan Beban Masyarakat Miskin

Baca juga: Perlunya Pemerintah Kendalikan BBM Subsidi, Pengamat Ekonomi Energi: Selama Ini Belum Bepat Sasaran!

Baca juga: Pengamat Energi Ini Sebut Penyesuaian Harga BBM Bisa Dialihkan ke Pendidikan dan Kesehatan

"Pertanyaannya sampai kapan kita mampu melakukan subsidi ketika BBM naik terus (harga) energi naik terus tingkat dunia" ujar Tito Karnavian di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Ia menambahkan, membengkaknya subsidi energi ini membuat sejumlah program pemerintah harus dikorbankan, termasuk program strategis.

Dampaknya, ujar Tito Karnavian, bisa saja berpengaruh pada program-program wajib standar pelayanan minimal di setiap daerah.

"Kemudian kita harus mengorbankan program-program lain. Bisa saja nanti DAU (Dana Alokasi Umum) akan dikurangi, transfer ke daerah akan dikurangi. Terasa" ujarnya.

Tito pun meminta pemerintah daerah perlu berperan serta mengantisipasi potensi inflasi, karena inflasi nasional dipengaruhi dari kontribusi pemerintah daerah.

“Makanya Pak Presiden merilis angka per provinsi kemarin. Perlu upaua bersama menangani inflasi,” katanya Tito Karnavian.

Butuh Dana Rp198 Triliun

Menkeu Sri Mulyani mengakui, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 198 triliun jika tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar.

Kondisi itu akan semakin beratkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena harus menanggung bengkaknya anggaran subsidi BBM tersebut.

"Duitnya sudah disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya 'ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?' Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?," kata Sri Mulyani.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved