Berita Kriminal
Gubernur Papua Lukas Enembe Diminta Ikuti Proses Hukum dari KPK, Onesimus Indey: Sudahlah Ikuti Saja
Onesimus Indey, cucu kandung pahlawan nasional dari Papua, Marthen Indey minta Gubernur Papua Lukas Enembe ikuti proses hukum dari KPK.
Penulis: Panji Baskhara | Editor: Panji Baskhara
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe diminta untuk mengikuti proses hukum yang kini bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Permintaan agar Lukas Enembe mengikuti proses hukum yang bergulir di KPK itu dinyatakan oleh Onesimus Indey.
Dimana, Onesimus Indey adalah cucu kandung pahlawan nasional dari Papua, Marthen Indey.
"Sudahlah, bapa Lukas ikut saja proses hukum supaya masalah cepat selesai. Kasihan mereka yang jaga rumah Bapa Lukas"
Baca juga: Usut Dugaan Kasus Koruosi Gubernur Papua Lukas Enembe Dinilai Sangat Sulit, Kenapa?
Baca juga: Kasus Korupsi, Menkopolhukam Mahfud MD Menduga ubernur Papua Lukas Enembe Punya Manajer Khusus
Baca juga: Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Gartifikasi Rp 1 M, Ini Profil Gubernur Papua Lukas Enembe
"Sudah berhari-hari kasih tinggal anak, isteri, dan pekerjaan mereka. Pulang ke rumah masing-masing sudah" tutur Onesimus Indey melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/10/2022).
Onesimus Indey juga minta Lukas Enembe untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan berani menghadapi hukum.
"Kalau bapa Lukas sudah tahu ada masalah, ya bapa sendiri yang hadapi. Jangan libatkan kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan bawa-bawa adat" pinta Onesimus Indey.
Selain itu, Onesimus Indey mengaku merasa terganggu dengan pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar orang Papua.
"Kami masyarakat pesisir ini mulau dari Skouw sampai Sarmi, kami punya kepala suku masing-masing, kami punya Ondoafi"
"Kalau bapa Lukas sebagai gubernur itu kami akui, tapi kalau sebagai kepala suku besar secara umum, saya tidak setuju"
"Panggil dulu semua Ondoafi dari kampung-kampung, dari semua suku-suku untuk nobatkan dia, baru kami akui" ujarnya kembali.
Menurut tokoh masyarakat Depapre, Kabupaten Jayapura ini, tidak mungkin seluruh wilayah Papua dengan sekitar 250 suku ini bisa memiliki satu orang kepala suku.
Hal itu dikarenakan semua suku sama kedudukannya dan sederajat.
"Semua suku dan kampung-kampung di wilayah pantai ini punya pemimpinnya masing-masing."
"Begitu juga suku-suku di pegunungan. Kalau Gubernur ya hanya satu, untuk umum bagi kami semua," terangnya.
