Loyalis Ganjar Pranowo Geruduk Desa Tembung, Ajak Warga Gotong Royong Bersihkan Sampah Hingga Limbah

"Jadi bangsa kita ini bangsa yang berada, bangsa kita ini bangsa yang santun, sejarahnya kan begitu, dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun," jelas dia.

"Saya enggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya, tapi kalo mau bergabung ya segera aja nggakpapa," sambungnya.

Menurutnya, bakal ada partai lain yang hendak masuk ke koalisi Ganjar.

Tetapi partai tersebut harus datang secara langsung jika ingin gabung ke koalisi.

"Soalnya itu yang sudah nelepon-nelepon gitu, tapi kan ini baru nelepon, kalo datang dengan sikap seperti temen-temen saya ini, ketua-ketua partai ini, ini punya sikap begitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat," tutup dia.

PPP bantah isu bakal tinggalkan koalisi PDIP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tegas membantah bakal mencabut dukungan dari koalisi PDI Perjuangan (PDIP) untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. 

Hal tersebut diungkapkan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono usai rapat konsolidasi dengan para ketum parpol pengusung Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Adapun dukungan PPP sudah sesuai dengan konstitusi partai sebagaimana diputuskan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Yogyakarta sebelumnya.

"Konstitusi partai itu sudah memutuskan pada rapimnas kelima di Yogyakarta bahwa PPP mengusung mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerja sama politik dengan PDIP Perjuangan," ujar Mardiono.

Pihaknya, kata dia, merupakan partai yang taat asas atas keputusan partai. Karena itu, partai sulit untuk mengubah dukungan politik di Pilpres 2024. 

Apalagi, dukungan politik tersebut telah disepakati tidak hanya dengan PDIP, tetap juga Hanura dan Perindo.

"Saya sampaikan, bahwa PPP itu usianya sudah 50 tahun dan sejak didirikannya PPP selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Jadi PPP prinsipnya adalah tetap istikamah pada keputusan konstitusi partai," jelas dia.

Meskipun demikian, Mardiono mengatakan keputusan rapimnas tidak haram untuk diubah.

Namun, perubahan tersebut melalui mekanisme panjang, dan tidak bisa mendadak dan sepihak.

"Apakah rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya, mekanismenya apa? setidaknya ada Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti mukernas, (musyawarah kerja nasional) dan itu harus pula keputusan diambil secara kolektif (bersama)," tutup dia.

(TribunBekasi.com/Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti/M27)