Alasan Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Tolak Capres yang Melahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika

TRIBUNBEKASI.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional resmi menyatakan posisi politiknya dalam Pemilu 2024.

Sikap politik ini didasarkan pada dua laporan alternatif koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk advokasi HAM internasional, untuk isu ekonomi, sosial dan budaya.

Dimana isu tersebut disampaikan kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan judul 'The Dark Side of Indonesia’s Development under Joko Widodo'.

Selain itu disampaikan daari laporan alternatif untuk isu sipil dan politik kepada Komite Hak Sipil dan Politik PBB berjudul 'Repressive Developmentalism and Sectarian Populism in Indonesia'.

Dua laporan bayangan ini disusun oleh gabungan kelompok masyarakat sipil lebih dari 40 lembaga.

Laporan ini akan jadi salah satu bahan Komite HAM dan Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob) untuk melakukan dialog strategis bersama pemerintah RI pada 20-21 Februari dan 11-12 Maret 2024 di Jenewa, Swiss.

Pertama, koalisi menggugat dan mendesak presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya karena lalim, tidak melaksanakan mandatnya yakni menjalankan pemerintahan secara adil untuk semua.

"Menghukum Joko Widodo dan koalisinya secara sosial dengan tidak memilih pasangan capres-cawapres yang hanya akan melahirkan politik dinasti, tuna etika,"

"dan yang akan jadikan negara ini kembali menjadi negara otoriter dan dengan agenda-agenda eksploitatif yang merusak lingkungan,” ujar Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia Daniel Awigra dalam keterangan resminya, Senin (12/2/2024).

Kemudian, koalisi mengajak publik khususnya pelajar-mahasiswa, buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, orang muda, dan seluruh korban pelanggaran HAM untuk bersatu, bergandeng tangan, menghentikan dan melawan setiap represi.

Sekaligus mendorong agenda politik yang bermartabat, jujur dan adil, menghargai, melindungi, memenuhi HAM, melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lebih lanjut, koalisi memandang pemerintahan Jokowi telah gagal dalam menjalankan kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik (sipol) juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

Pemerintahan Jokowi, ujar dia, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 dan setelahny juga dianggap buat sejumlah kebijakan yang berorientasi pasar merusak demokrasi, menyuburkan korupsi, eksploitatif dan ekstraktif, terhadap sumber daya alam yang menguntungkan sebagian kecil elite dan keluarganya.

Sekaligus semakin menjauhkan kelompok rentan untuk mendapatkan hak-haknya.

"Dari kerja-kerja pemantauan dan advokasi yang dilakukan oleh anggota dan jaringannya, koalisi menyatakan, rezim Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran HAM dan secara sistematis dengan melakukan korupsi politik,"