Info Pemilu

Alasan Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Tolak Capres yang Melahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional menyatakan sikap untuk tidak memilih calon presiden yang lahirkan politik dinasti.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
ILUSTRASI: Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia Daniel Awigra sebut Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional resmi menyatakan posisi politiknya dalam Pemilu 2024, yakni tidak memilih calon presiden (Capres) yang melahirkan politik dinasti. 

"Termasuk kejahatan elektoral, khususnya memanfaatkan situasi pandemi dan pemilu untuk dorong agenda otoritarian eksploitatif yang oportunistik" ujar Daniel.

Pada akhir 2023 dan awal 2024, koalisi juga melihat laku politik Jokowi yang merusak demokrasi karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan keluarganya.

Mulai dari kasus pelanggaran serius kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan putusan banal yang meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai capres.

Sekaligus kasus etik berat Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam pencalonan Prabowo-Gibran, yang keseluruhannya ini dapat merusak integritas Pemilu.

"Inilah sisi gelap pembangunan di bawah pemerintahan Joko Widodo dengan agenda-agenda otoritarian eksploitatif diwujudkan melalui proses yang nampaknya demokratis, melalui jalur-jalur formal seperti pembuatan UU, mekanisme hukum, dan pemilu" ujar Daniel.

(TribunBekasi.com)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved