Benarkan Ada Permintaan Jabatan Presiden Diperpanjang Tiga Periode, Hasto: PDIP Tegas Menolak

TRIBUNBEKASI.COM — Adanya permintaan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode, dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto membeberkan bahwa semula seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Hasto pun mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong masa jabatan presiden jadi tiga periode adalah atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto  Kristiyanto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

BERITA VIDEO: BEGINI KATA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI MENGENAI JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE 

Hanya saja, Hasto Kristiyanto tak mengungkapkan lebih detail siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang ditemui tersebut.

Meski begitu, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden menjadi tiga periode itu.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," tandas Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Yenny Wahid dan Barikade Gus Dur Resmi Deklarasikan Dukungan untuk Pasangan Ganjar-Mahfud 

Baca juga: Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Jumat Ini Turun Rp2.000 Per Gram Jadi Segini

Namun, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP menolak permintaan tersebut dan tetap berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.

Kabar permintaan jabatan presiden tiga periode ini sebelumnya diungkapkan politikus PDIP, Adian Napitupulu.

Menurut Adian Napitupulu, PDIP menolak permintaan Presiden Jokowi untuk menambah masa jabatannya menjadi tiga periode.

Adian menduga penolakan itulah yang menjadi awal pemicu perseteruan PDIP dengan Jokowi.

Baca juga: Dipanggil Dewas KPK, Firli Bahuri dan Tiga Wakil Ketua KPK Lainnya Minta Jadwal Ulang

Baca juga: Jumat Ini, Dewan Pengawas Bakal Periksa Semua Pimpinan KPK, Termasuk Firli Bahuri