Pemkab Bekasi Upayakan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Tahun 2024

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI — Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial Kabupaten Bekasi terus berupaya dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hasan Basri mengatakan, Pemerintah Pusat menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen tahun 2024

Untuk itu pihaknya terus berupaya, selain dengan memberikan bantuan langsung, juga mendongkrak peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.

"Pengurangan jumlah kemiskinan menjadi langkah konkret yang harus dilakukan, dengan dukungan dari semua stakeholder," kata Hasan Basri pada Kamis, 22 Februari 2024.

Selain itu juga, kata Hasan Basri, harus ada keinginan bagi warga yang terdata dalam miskin ekstrem untuk bangkit dalam rangka peningkatan kualitas hidup, baik itu dari segi pendapatan hingga kualitas hidup.

Baca juga: KPU Kota Bekasi Batal Menggelar Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS, Apa Alasannya?

Baca juga: Emas Batangan Antam di Bekasi Kamis Ini Harganya Naik Lagi Jadi Rp 1.133.000 Per Gram, Ini Detailnya

Menurutnya, peningkatan keterampilan menjadi salah satu yang perlu dilakukan, sehingga daftar kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi bisa berkurang. 

“Miskin ekstrem yang ada, mereka harus punya keterampilan. Untuk meningkatkan ekonomi, pendapatan mereka, jangan sampai datanya terus muncul. Upaya itu harus kita lakukan. Ini perlu dukungan semua pihak,” lanjutnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan tim, baik Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), guna memastikan tidak adanya miskin ekstrem baru di Kabupaten Bekasi. 

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial sudah mendistribusikan bantuan berupa uang senilai Rp 1,5 juta kepada 1.160 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrem pada, Senin (11/12/2023) lalu.

“Kemarin saya lihat, dan komunikasi dengan mereka itu, ada anaknya yang masih sekolah duduk SMP, SMA jadi kami punya beban untuk membiayai hidup mereka," katanya.

Baca juga: Tahan 3 Tersangka Pelaku Jual Beli Bayi, Polisi Amankan Lima Balita

Baca juga: Pencuri Motor Babak Belur Ditangkap Komunitas Ojol, Dipancing Transaksi Hasil Curian

Hasan Basri berharap, di tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi bisa tuntas. Maka agar data warga miskin tidak muncul pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), harus ada upaya bersama.

Dirinya optimistis, bila kerjasama terbangun, dan pelatihan dilaksanakan secara rutin dan serius serta diberikan bantuan modal, penanganan kemiskinan ekstrem bisa teratasi. 

"Kalau bisa dibantu dengan pelatihan permodalan, kami yakin penanganan kemiskinan ekstrem akan optimal. Dengan begitu, data kemiskinan akan berkurang, kalau tidak berkurang berarti harus ada upaya lain. Maka, pemerintah daerah harus support memberikan keterampilan," tandasnya.

Program rutilahu

Sebelumnya diberitakan bahwa demi mengatasi kemiskinan ekstrem, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi bakal membangun ribuan Rutilahu (rumah tidak layak huni) dan jamban.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan, pihaknya memiliki program dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, yakni pembangunan Rutilahu dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau pembangunan jamban.

"Tahun 2024 ini ada 1.670 penerima manfaat program Rutilahu yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi atau masing masing desa ada 15 penerima manfaat," kata Nur Chaidir kepada TribunBekasi.com pada Selasa, 13 Februari 2024.

Nur Chaidir melanjutkan, untuk memastikan kriteria program Rutilahu itu pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa.

Mereka mengirimkan data dan proposal calon penerima manfaat.

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Ihara Manufacturing Indonesia Butuh Segera QC Operator

Baca juga: Mengintip Kesiapan TPS 013 Desa Karangraharja Bekasi, Usung Konsep Hajatan Betawi

Baca juga: Temukan 4 Dugaan Kecurangan Pemilu di Masa Tenang, TKN Minta Bawaslu Segera Tindaklanjuti

Baca juga: Coba Peruntungan jadi DJ, Bang Tigor Akui Bayarannya Lebih Besar dari Main Akting

Selanjutnya, pihaknya melakukan survei ke lapangan.

Mulai dari kondisi rumahnya memang tidak layak, berdiri di tanah milik sendiri atau bukan tanah sengketa.

Ketiga memang masyarakat penghasilannya kurang atau miskin.

"Program Rutilahu ini dari anggaran APBD Kabupaten Bekasi. Semoga nanti ada tambahan dari APBD Provinsi maupun anggaran pemerintah pusat atau APBN," imbuhnya.

Nur Chaidir melanjutkan, untuk program pembangunan jamban ada sebanyak sekira 1.200 pada 2024 melalui ada anggaran dari APBD Kabupaten Bekasi dan dana alokasi khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

Baca juga: Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Pemkab Bekasi Gelar Lomba TPS Unik

Baca juga: Bupati Karawang Aep Ajak Sukseskan Pemilu 2024 dengan Nyaman, Kondusif, Jujur dan Adil

Baca juga: Astaga, Saat Autopsi, Tim Dokter Temukan Tanaman Air di Sumsum Tulang dan Hati Anak Tamara Tyasmara

Baca juga: Polrestro Bekasi Antisipasi Lima Potensi Gangguan Kerawanan Pemilu 2024

Harapannya program pembangunan jamban itu juga dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Bekasi.

"Sehingga dengan tidak buang hajat sembarangan, membuat lingkungan jadi bersih dan baik. Sehingga masyarakat ini berharap adanya program ini," katanya.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News