Karangan Bunga Bertuliskan Dukung Hak Angket: Demokrasi dan NKRI Dirusak Jokowi, PDIP Jangan Diam

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan (PDIP) banjir sejumlah kiriman karangan bunga berjejer di halaman kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun isi dari karangan bunga tersebut adalah ajakan dan dukungan kepada PDIP untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan di pemilu 2024. 

Diketahui, PDIP juga didorong menjadi partai oposisi usai Pemilihan Umum 2024.

Pantauan Wartakotalive.com dilokasi pada Jumat (8/3/2024), terlihat karangan bunga tersebut berjejer panjang di depan kantor DPP PDIP. 

BERITA VIDEO : KARANGAN BUNGA PENUHI KANTOR PDIP BERI DUKUNGAN JADI OPOSISI

Terlihat pada karangan bunga tersebut, berisi pesan yang tertulis jika Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP harus menjaga konstitusi dan demokrasi.

Misalnya dari Komunitas Penjaga Demokrasi, pihaknya menuliskan karangan bunga "Harapan Kami Hanya Padamu Megawati". 

Selanjutnya terlihat juga tertulis dari Arek Suroboyo tertulis "Demokrasi dan NKRI Dirusak Jokowi, PDIP Jangan Diam". 

Baca juga: NasDem dan PPP Tak Serukan Hak Angket saat Rapat Paripurna, Begini Respons Timnas AMIN

Kemudian ada juga dari pihak Kita Indonesia yang menyampaikan "Mendukung Bu Mega Mengembalikan Reformasi". 

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Capres nomor urut 3 itu juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Pemilu. 

BERITA VIDEO : HAK ANGKET BISA LENGSERKAN PRESIDEN JOKOWI?

Politikus berambut putih itu juga mengatakan, bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi. 

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” ceritanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024). 

Menyikapi hal itu kata dia, maka perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.