NasDem dan PPP Tak Serukan Hak Angket saat Rapat Paripurna, Begini Respons Timnas AMIN

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Dalam rapat paripurna kemarin, hanya Fraksi PKS, PKB dan PDIP yang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Bagaimana dengan Partai Nasdem dan PPP yang tidak menyuarakan hak angket?

Co-Captain Timnas AMIN, Sudirman Said, menilai setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing terkait hak angket.

"Hak angket menjadi dominannya partai politik ya, saya kira tiap-tiap partai politik punya pertimbangan. Kami yang sedang menyelesaikan tugas di tim 01 ya bagiannya adalah menyiapkan hal teknis untuk perkara di Mahkamah Konsitusi (MK) nantinya," ucap Sudirman saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).

BERITA VIDEO : KARANGAN BUNGA PENUHI KANTOR PDIP BERI DUKUNGAN JADI OPOSISI

Sudirman mengatakan dokumen-dokumen yang dikumpulkan diharapkan bisa mendukung proses hak angket.

"Kemudian mungkin bahan itu bisa digunakan sebagai bahan juga untuk memproses hak angket kalau diperlukan dan itu sepenuhnya merupakan dominan partai politik," imbuhnya.

Seperti diketahui, Partai NasDem dan PPP tidak menyuarakan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Temui Pendemo, Anggota DPR Fraksi PKS Naik ke Mobil Orasi Sebut Dukung Hak Angket, Nasdem Tak Ikut?

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan, tidak keikutsertaan Partai NasDem dalam mengajukan hak angket lantaran partai yang dinahkodai Surya Paloh tersebut masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi dan Ma'aruf Amin.

"Ya kan sudah saya analisa, NasDem itu keliatannya kan sudah ketemu pak Jokowi. Pak Surya Paloh lalu juga Nasdem masih bagian dari pemerintahan Jokowi dan Ma'aruf amin," jelas Ujang saat dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (5/3/2024).

Menurut Ujang, jika nanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024, kemungkinan partai NasDem juga bisa bergabung dengan koalisi pemerintah pasangan calon nomor dua itu.

BERITA VIDEO : FRAKSI GERINDRA KAMRUSSAMAD PERTANYAKAN HAK ANGKET: RESPON DARI TEMAN-TEMAN YANG TIDAK SIAP KALAH

"Bisa juga jadi Nasdem bisa saja masuk ke pemerintah Prabowo-Gibran dan itu tidak ada yang salah. Dalam konteks politik yang kalah itu bisa jadi oposisi maupun bisa merapat ke pemerintahan tergantung dari ya kebijakan dan kepentingan partai masing-masing termasuk Nasdem," jelas dia.

Ujang memperkirakan dengan adanya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana Negara beberapa waktu lalu merupakan simbol NasDem setia dengan pemerintahan Jokowi.

"Jadi kalau bicara Nasdem saat ini belum mendukung atau tidak mendukung hak angket saya sudah menganalisa jauh-jauh hari bahwa karena pak Surya Paloh sudah bertemu pak Jokowi itu kan menjadi kode juga. Tanda bahwa Nasdem setia dalam pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin," ucap dia.