Hakim MK Panggil 4 Menteri Hadir Dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respon Tim Pemenangan AMIN

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA ---  Wakil Kapten Tim Pemenangan Anies-Muhaimin, Sudirman Said, mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memanggil empat menteri atau para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Sudirman Said, pemanggilan terhadap empat menteri Presiden Jokowi itu akan mewujudkan tiga aspek sekaligus.

Pertama, dengan pemanggilan empat menteri Presiden Jokowi itu menunaikan hak konstitusional dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang merasa dirugikan.

Kedua, sebagai sarana klarifikasi berbagai isu yang saat ini berkembang di publik.

BERITA VIDEO : SENGKETA PILPRES, MK PUTUSKAN PANGGIL EMPAT MENTERI JOKOWI

"Yang ketiga pendidikan politik bagi warga," imbuhnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Sudirman Said meminta keempat menteri yang dipanggil MK untuk berikan kesaksian dalam sidang PHPU atau sengketa Pemilu 2024 agar kooperatif.

Baca juga: Diminta Kubu Ganjar-Mahfud Hadir Dalam Persidangan PHPU di Gedung MK, Ini Jawaban Santai Kapolri

Diketahui, keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Saya kira siapa pun yang diundang menjadi memberi keterangan, menjadi saksi, wajib untuk hadir," ujar Sudirman di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Projo sebut Hasto seret PDIP jadi oposisi

Relawan Pro Jokowi alias Projo menilai, jika pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di media belakangan ini sebagai upaya menyeret partainya ke garis oposisi terhadap pemerintah. 

Bendahara Umum PROJO Panel Barus mengatakan, jika oposisi tersebut terlihat akan dimulai di akhir masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini hingga pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran.

“Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," tutur Panel di Jakarta, Selasa (02/04/2024).

Menurut Panel, pilihan politik oposisi atau koalisi terhadap pemerintah sama baiknya demi demokrasi.