Sengketa Pilpres
Hakim MK Pertanyakan Kenapa Mensos Risma Jarang Terlihat Bagikan Bansos
Mensos Risma hadir untuk memberikan keterangan terkait tudingan bahwa bansos oleh pemerintah telah digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran
Kehadiran empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024.
Keempat menteri yang hadir sebagai saksi itu diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Sri Mulyani mengenakan Batik hitam bercorak bunga warna-warni, sedangkan Risma terlihat mengenakan baju Batik coklat dengan kerudung berwarna hitam.
Saat tiba, kedua menteri perempuan itu menebar senyum kepada awak media. Risma yang hadir lebih dulu itu tidak mengatakan satu patah kata saat ditanya awak media.
BERITA VIDEO: SRI MULYANI: KAMI PERCAYA FORUM INI CARA MERAWAT NALAR PUBLIK
"Alhamdulillah, nanti dengar kan di dalam ya," ucap Sri Mulyani.
Airlangga yang tiba dengan mengenakan setelan jas dan memberikan jawaban singkat ketika disapa awak media.
Kemudian, Menko PMK Muhadjir Effendy datang mengenakan setelan hitam tanpa berkomentar sedikit pun.
Baca juga: SIM Keliling Kabupaten Bekasi Jumat 5 April 2024, di Gedung Juang Tambun Selatan Mulai Pukul 16.30
Baca juga: Jadwal Layanan SIM Keliling Karawang, Jumat 5 April 2024, Simak Persyaratannya
Dalam kesaksiannya di persidangan tersebut, Sri Mulyani menyebut bahwa APBN adalah instrumen penting penentu cita-cita bernegara.
Dengan demikian, sebaiknya dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel.
"Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik transapran dan akuntabel," kata Sri Mulyani saat sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.
Sri Mulyani pun berharap sidang MK ini menjadi forum salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa.
"Forum di MK, Yang Mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa," jelas dia.
Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Autocomp Systems Indonesia Tawarkan Posisi Petugas Pengadaan
Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Swapro International Butuh 3 Marketing Agent Officer untuk WOM Finance
Sri Mulyani mengatakan negara hadir dalam memberikan bantuan subdisi, bansos maupun jaminan sosial, sehingga hal tersebut merupakan mandat menuju kesejahteraan berkeadilan.
"Di mana yang mampu bekrontrtibusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu, melalui belanja publik termasuk subsidi bansos dan jaminan sosial negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan berkeadilan," ucapnya.
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
kabinet Indonesia maju
Menteri Sosial Tri Rismaharini
hakim konstitusi
Daniel Yusmic Foekh
bantuan sosial (bansos)
PDIP Terima Putusan MK, Berharap Penyalahgunaan Kekuasaan Tidak Terjadi pada Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Kelelahan Orasi Singgung Soal Sidang Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin Ambruk di Patung Kuda |
![]() |
---|
Menang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Prabowo-Gibran Ingin Gandeng Lawan Politiknya Gabung Koalisi |
![]() |
---|
MK Juga Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud, Hakim yang Dissenting Opinion pun Sama |
![]() |
---|
Inilah Alasan MK Menolak Seluruh Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.