Menang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Prabowo-Gibran Ingin Gandeng Lawan Politiknya Gabung Koalisi 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Pihak Prabowo-Gibran ingin langsung menggandeng lawan politiknya setelah Hakim Mahkamah Agung menolak semua gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 dan 3 dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menjelaskan, pihaknya ingin mengembangkan kembali koalisi dalam pemerintahan ke depan. 

"Kami berharap kita akan terus bersatu dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, dan kami akan terus mengembangkan koalisi karena kita membutuhkan Indonesia yang kuat, pemerintah yang kuat untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik," ucap Muzani di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan pada Senin (22/4/2024) sore.

Muzani juga mengatakan, Prabowo ingin menjadi Presiden untuk seluruh Indonesia.

BERITA VIDEO : EKSPRESI ANIES SAAT DENGAR GUGATANNYA DITOLAK HAKIM MK

Termasuk kepada pihak-pihak yang tidak memilihnya saat pemungutan suara di Pilpres 2024.

"Presiden bagi yang memilih Prabowo, Gibran sebagai wakil presiden, tapi untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang dalam pemilu kemarin tidak memilih Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres," ujar Muzani. 

Selain itu Muzani menambahkan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan mengedepankan gotong royong.

Baca juga: Di Depan Pendukung Anies, Din Syamsuddin Ajak Massa Gelar Aksi Akbar dan Kepung Istana pada 20 Mei

Dengan begitu, nantinya semua anak bangsa dilibatkan bergotong royong untuk membangun bangsa.

"Kita akan bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa yang lebih baik," imbuhnya. 

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh Paslon 01 Anies-Muhaimin.

"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," jelas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di ruangan sidang MK, Senin (22/4/2024).

Adapun putusan tersebut diambil oleh delapan hakim MK di antaranya: Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Tiga hakim menyatakan dissenting opinion yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

BERITA VIDEO : TERIMA PUTUSAN MK, GANJAR PERDANA UCAPKAN SELAMAT UNTUK PRABOWO-GIBRAN

Hakim menilai, petitum dalam gugatan yang dilayangkan oleh Anies-Muhaimin tidak dapat dibuktikan di persidangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan Anies-Cak Imin tidak terbukti atau kurang bukti.

Beberapa di antaranya terkait cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024, intervensi Jokowi dalam pencalonan Gibran sebagai cawapres, bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon. 

Tak hanya kubu 01, MK juga menolak sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Terdapat tiga hakim konstitusi yang dissenting opinion atau berbeda pendapat, di antaranya Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. 

Mahkamah berpendapat kubu 03 berwenang untuk mengajukan permohonan sengketa pilpres ini.

Selanjutnya, Mahkamah menilai eksepsi yang diajukan kubu Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pokok permohonan, Mahkamah menilai, dalil kubu Ganjar-Mahfud mengenai anggapan adanya ketidaknetralan Bawaslu dalam Pilpres 2024, tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, Mahkamah juga memandang, nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran, tidak beralasan menurut hukum.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah/m32)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q