Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Mendaftar Calon Ketum Golkar, Klaim Didukung 80 Persen Pemilik Suara

Bahlil menyebut jika dirinya tak goyah meskipun ada calon lain yang lebih dahulu mengajukan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar, itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk diperdebatkan, dan kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian dan seluruh jabatan kami kompetisi," tutur Bahlil.

"Dan kompetisi Golkar itu sesuatu yang indah karena bertanding untuk bersanding," katanya.

Panitia Munas XI Partai Golkar akan merilis calon ketua umum pada pukul 22.05 WIB.

Selain Bahlil, ada pula calon Ketua Umum Partai Golkar yang lain, yakni Ridwan Hisjam yang terlebih dulu mendaftar.

Aklamasi

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Idrus Marham mengungkapkan politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar. 

"Tanpa mendahului takdir Tuhan, bahwa Insya Allah pada munas yang akan dilakukan tanggal 20 besok, dipastikan saudara Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi," tutur Idrus di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (19/8/2024).

"InsyaAllah saudara Bahlil Lahadalia terpilih dan ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum DPP Partai Golkar periode 2024 2029 tentu dengan tetap berdoa dan berserah diri," sambungnya. 

Idrus mengeklaim, dukungan internal Partai Golkar terhadap Bahlil sudah sangat luar biasa hampir mendekati paripurna. 

Menurutnya, seluruh pemilik suara yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sudah memberikan dukungan scecara tertulis atas pencalonan Bahlil Lahadalia sebagai Ketum DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

Lebih lanjut, Idrus  juga membantah berbagai sorotan yang menyebut bahwa aklamasi merusak tatanan demokrasi di Partai Golkar. 

Idrus menjelaskan, sistem demokrasi memiliki ciri kekeluargaan, kegotong royongan dan juga ada kemufakatan. 

Lantas ia menyebutkan, keputusan secara musyawarah mufakat harus didahulukan, sedangkan pemilihan atau voting digelar ketika tidak ada kata mufakat.

"Sehingga kesimpulan aklamasi merupakan racun, perusak nilai demokrasi, saya kira perlu diskusi panjang dengan ahli ketatanegaraan," katanya.