Ribuan Masyarakat Sipil Demo DPR, Komedian Rigen, Arie Keriting, hingga Bintang Emon Turut Aksi

Pantauan di lokasi, Kamis, 22 Agustus 2024 sekitar pukul 10.45 WIB, para peserta yang mengikuti aksi unjuk rasa darurat demokrasi itu berasal dari elemen yang beragam, mulai dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPI), mahasiswa, hingga sejumlah komedian.

Mereka membawa satu mobil komando serta bendera dan spanduk-spanduk perlawanan. 

Sejumlah peserta aksi juga membawa kardus-kardus yang bertuliskan sindiran bagi anggota DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

"DPR milik rakyat, bukan Jokowi," tulis salah satu kardus yang dibawa massa aksi.

"DPR jangan ikut Jokowi, kena azab," tulis keterangan lainnya.

Baca juga: Amankan Demo di Depan DPR, Polisi Pastikan Tak Gunakan Peluru Tajam maupun Senjata Tajam

Baca juga: BEM UI Kerahkan Ribuan Mahasiswa Demo Gedung DPR RI, Kawal Putusan MK

Sementara itu, Partai Buruh ikut memasang spanduk di depan gerbang DPR RI bertuliskan desakan agar DPR tidak mengubah dan melawan putusan MK.

Turunnya Para Komika

Aksi unjuk rasa kali ini agak berbeda. 

Tidak seperti biasanya, para komika yang gencar menyuarakan soal demokrasi di akun sosial medianya, kali ini juga nampak ikut turun gunung.

Beberapa komika maupun yang nampak di lapangan adalah Abdel, Bintang Emon, Andovi, Arie Keriting, Abdur Arsyad, dan masih banyak lagi.

Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam.

Di tengah massa aksi yang membludak, para komedian itu mengaku tak gentar untuk mengikuti unjuk rasa demi demokrasi yang adil di Indonesia.

Baca juga: Anies Baswedan Doa Bersama Warga Kampung Muka Jakut, Minta Kembalikan Demokrasi Jadi Lebih Baik

Baca juga: Partai Buruh Geruduk Gedung DPR RI, Tak Terima Putusan MK Dikoyak, Siap Perang Sampai Kiamat!

Mereka juga membawa postet bertuliskan sindiran akan kondisi Indonesia saat ini.

"Agak laen kau, agak laen bapakmu, agak lain kau sek'luarga," tulis keterangan dalam poster berwarna merah yang dibawanya. 

Komika Rigen mengaku akan tetap turun aksi meski DPR menunda pengesahan RUU Pilkada 2024.