Gus Ipul: Pemerintah Antisipasi Ancaman Badai PHK Kalangan Kelas Menengah

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Pemerintah akan mengantisipasi ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) kelas menengah.

Menteri Sosial H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah akan mengantisipasi segala ancaman ke semua kalangan masyarakat, termasuk kalangan menengah. 

Hal ini diungkap Gus Ipul saat ditanya mengenai ancaman badai PHK pada kelas menengah.

"Saat ini sedang diidentifikasi, sekarang ini kan lagi diskusi ramai, yang kelas menengah, kita lagi mengantisipasi," ujar Gus Ipul di Kantor Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kota Ambon, Maluku, pada Kamis (3/10/2024).

Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini masih dalam tahap penganggaran.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan kementerian lain untuk memastikan efektivitas bantuan sosial (bansos) bagi kalangan menengah.

"Nanti kita lihat, tentu kita perlu berkoordinasi dengan kementerian lain. Insyaallah semua akan diantisipasi oleh pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji perluasan bansos untuk kalangan menengah yang terancam. 

Ini merupakan respons terhadap jumlah tenaga kerja yang terkena PHK serta penyesuaian garis kemiskinan terbaru yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yakni sebesar 3,2 dollar AS per kapita per hari, meningkat dari sebelumnya 1,9 dollar AS.

"Kita sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami meskipun APBN sudah diketok, tapi kita ingin memastikan lagi sasaran, sasaran-sasaran kita ini. Ya (PHK) itu juga yang termasuk, kita perlu kerjasama dengan Kemenaker," kata Gus Ipul di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/9/2024).

Ia menambahkan bahwa sebelum mengambil keputusan, Kemensos perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat.

Gus Ipul menekankan pentingnya memperbarui data penduduk di lapangan.

"Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali. Maka itu kita perlu kerjasama dengan kabupaten, kota tentang dinamika yang terjadi di daerah," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com